Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendorong percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam evaluasi pelaksanaan APBN 2026 hingga Mei 2026 serta pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester I dan II BPK RI Tahun 2025.
Evaluasi APBN 2026 dan fokus pada MBR
Rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjadi forum utama pembahasan percepatan program perumahan bagi MBR. Roberth menegaskan perlunya akselerasi pelaksanaan program agar target peningkatan kualitas hunian masyarakat dapat tercapai sesuai alokasi anggaran APBN 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung di kompleks parlemen, Senyaan, Jakarta, dan disampaikan pernyataan resmi Roberth pada Sabtu (30/5/2026). Dalam pernyataannya, Roberth menyatakan kesepakatan Komisi V dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta program perumahan lainnya.
Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
Komisi V DPR meminta percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK RI yang tercantum dalam enam laporan hasil pemeriksaan. Enam laporan tersebut mencakup 36 temuan dan 106 rekomendasi yang menuntut tindakan administratif dan perbaikan pengendalian internal.
Permintaan percepatan meliputi penyelesaian administrasi, peningkatan pengendalian internal, optimalisasi pengawasan terhadap pekerjaan fisik serta penyaluran bantuan kepada penerima. Selain itu, Komisi V menekankan perlunya pemulihan kerugian negara serta pelaporan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada DPR.
Optimalisasi lahan negara untuk mengurangi backlog
Roberth juga menyoroti pentingnya memanfaatkan lahan milik negara untuk pembangunan hunian rakyat sebagai langkah strategis mengurangi backlog perumahan nasional. Menurutnya, pemberdayaan lahan negara menjadi salah satu instrumen untuk menurunkan angka backlog terutama bagi kelompok MBR.
Upaya optimalisasi lahan ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian dengan biaya terjangkau tanpa mengabaikan aspek tata ruang dan kelayakan teknis. Komisi V menghendaki koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait regulasi, perizinan, dan mekanisme penggunaan lahan agar realisasi proyek berjalan efektif dan akuntabel.
Roberth menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan proyek agar kualitas hunian terpenuhi dan anggaran dapat disalurkan tepat sasaran. Komitmen legislator ini menjadi sinyal bagi pelaku pasar dan penyelenggara program perumahan untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan program.
Pembahasan yang menonjol dalam rapat kerja juga mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi program yang harus terintegrasi antara Kementerian Perumahan dan Komisi V DPR RI. Dengan demikian, diharapkan tindak lanjut atas temuan BPK dan percepatan program perumahan untuk MBR dapat berjalan secara simultan dan transparan.
