DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu, Ancam Pendapatan Petani!
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekspor kelapa sawit yang diatur melalui mekanisme satu pintu oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Politikus Golkar itu menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani apabila implementasinya tidak didukung kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.
Dampak pada Harga Tandan Buah Segar
Firman menyampaikan bahwa ia menerima keluhan dari petani sawit di berbagai daerah yang mengeluhkan penurunan harga TBS pasca pengumuman kebijakan ekspor tersebut.
“Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” kata Firman dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).
Faktor Penyebab Tekanan Harga
Firman mengidentifikasi adanya potensi penumpukan stok CPO di pabrik akibat proses ekspor yang harus melalui satu pintu sehingga mengurangi kemampuan pabrik menyerap hasil panen petani.
Ia juga menyoroti kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi kenaikan biaya distribusi dan administrasi yang pada akhirnya dapat menggerus margin usaha dan mendorong pabrik melakukan penyesuaian harga pembelian TBS.
Perlambatan Aktivitas Perdagangan
Selain itu, Firman mencatat ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan mendorong sebagian pembeli luar negeri dan pelaku industri mengambil sikap menunggu sehingga aktivitas perdagangan melambat.
Kondisi ini berimplikasi pada terganggunya arus ekspor dan memberikan tekanan tambahan pada harga di dalam negeri.
Saran untuk Masa Transisi dan Keterbukaan Informasi
Firman meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang memadai sebelum kebijakan dijalankan secara penuh untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada petani.
Menurutnya, jalur ekspor yang selama ini berjalan sebaiknya tetap dibuka sementara waktu agar tidak terjadi gangguan pada rantai pasok.
Transparansi Harga dan Mekanisme
Anggota Komisi IV DPR RI itu juga mendesak pemerintah memastikan transparansi harga acuan, biaya layanan, serta mekanisme perdagangan yang diterapkan oleh DSI agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan petani maupun pelaku usaha.
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Penguatan Serapan Domestik dan Industri Hilir
Firman mendorong peningkatan serapan domestik melalui program biodiesel dan penguatan industri hilir sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan pasokan serta stabilitas harga sawit nasional.
Upaya penguatan hilir dan pemanfaatan domestic market dinilai penting untuk meredam volatilitas harga dan memperkuat nilai tambah produk sawit di dalam negeri.
Firman menekankan perlunya peran negara untuk melindungi petani agar tidak menjadi pihak yang paling dirugikan selama proses penyesuaian kebijakan berlangsung.
“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani,” tandasnya.
