PT Danantara Sumber Daya Indonesia Mulai Ekspor 3 Komoditas Dorong Devisa Besok!
Jakarta, Maret.id — PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan memulai tahapan transisi kewajiban ekspor sumber daya alam melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari penataan tata kelola ekspor komoditas strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pengumuman resmi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bakom Muhammad Qodari, serta Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di Gedung Danantara, Jakarta, pada Minggu (31/5/2026). Hadirnya pejabat tinggi tersebut menunjukkan tingkat prioritas kebijakan ini dalam agenda ekonomi nasional.
Tahapan Transisi dan Mekanisme Pelaporan
Airlangga menjelaskan bahwa selama periode transisi para pelaku usaha ekspor, khususnya untuk tiga komoditas strategis yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloy atau paduan besi, diwajibkan melakukan pelaporan kegiatan ekspor. “Mulai berlaku 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi,” kata Airlangga saat memberikan keterangan pers.
Pelaporan ekspor akan dilayani oleh pihak Bea Cukai sebagai bagian dari integrasi sistem yang dibangun untuk mendukung skema eksportir tunggal tersebut. Seluruh kegiatan pelaporan dan pemantauan akan dievaluasi selama tiga bulan untuk menilai kelancaran operasional dan kepatuhan pelaku usaha.
Implementasi penuh dari kewajiban ini dijadwalkan paling lambat berlaku pada 1 Januari 2027, sehingga terdapat rentang waktu evaluasi dan penyesuaian regulasi dan operasional. Pemerintah menegaskan kesiapan untuk melakukan penyesuaian teknis dan koordinasi antarinstansi selama masa transisi tersebut.
Dasar Hukum dan Kewenangan BPI Danantara
Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kewajiban ekspor SDA melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Perusahaan ini dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
Penempatan kewenangan ekspor pada PT DSI berada dalam kerangka pengaturan negara untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan komoditas strategis. Langkah ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kepentingan fiskal, rantai pasok domestik, dan stabilitas pasar internasional.
Tujuan Kebijakan dan Dampak pada Pelaku Usaha
Pemerintah menyatakan tujuan kebijakan ini antara lain memperkuat pengawasan ekspor, menjaga devisa negara, serta mencegah praktik manipulasi harga dan pelaporan ekspor komoditas. Dengan mekanisme eksportir tunggal, diharapkan transparansi data ekspor meningkat sehingga memudahkan pengendalian aliran barang dan penerimaan negara.
Dalam praktiknya, pelaku usaha yang selama ini mengekspor secara langsung akan menghadapi kewajiban administratif baru serta integrasi sistem pelaporan dengan Bea Cukai dan DSI. Perubahan ini berpotensi memengaruhi arus kas, logistik, serta strategi pemasaran perusahaan yang bergantung pada pasar ekspor komoditas tersebut.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu iklim usaha yang kondusif bagi investor domestik dan asing. “Pemerintah selalu menjamin transisi berjalan lancar dan terukur dengan tetap memperhatikan iklim usaha,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya.
Regulator dan operator diharapkan menyediakan panduan teknis dan dukungan sistematis untuk meminimalisir gangguan bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang tergabung dalam rantai pasok komoditas strategis. Langkah-langkah mitigasi seperti sosialisasi, pelatihan, dan fasilitas teknis akan menjadi komponen penting selama masa transisi.
Penerapan skema eksportir tunggal pada komoditas strategis dapat berdampak pada struktur harga internasional dan dinamika rantai pasok global, sehingga monitoring kebijakan akan terus dilakukan oleh otoritas terkait. Evaluasi kebijakan yang akan berlangsung selama tiga bulan diharapkan menghasilkan rekomendasi perbaikan operasional dan regulasi sebelum implementasi penuh.
Pemerintah juga perlu memperhatikan koordinasi fiskal dan kebijakan industri untuk memastikan bahwa langkah ini sejalan dengan tujuan peningkatan nilai tambah dalam negeri dan stabilitas neraca perdagangan. Penguatan kapasitas BUMN pengekspor dan integrasi data antarinstansi merupakan aspek kunci agar tujuan perlindungan devisa dan pengawasan dapat tercapai secara efektif.
