Kementerian PU Percepat Program Prioritas Presiden, Tekan Risiko Pembengkakan Anggaran!
Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan kemajuan signifikan pada pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden dalam Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Mei 2026, terutama pada pembangunan fasilitas pendidikan, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta proyek infrastruktur strategis lainnya yang didorong percepatannya di lapangan. Pencapaian tersebut menjadi sorotan dalam upaya mendorong konektivitas dan ketahanan wilayah sekaligus memastikan efektivitas belanja publik.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan percepatan pelaksanaan program prioritas menjadi fokus utama kementerian pada 2026 dengan penekanan pada mutu, ketepatan waktu, ketepatan sasaran sesuai kontrak, dan tertib pertanggungjawaban. “Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Progres Pembangunan Sekolah dan Madrasah
Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50% dengan progres keuangan sebesar 44,33%. Sementara program revitalisasi 856 madrasah melaporkan capaian progres fisik 41,88% dan progres keuangan 33,22%.
Konektivitas Jalan dan Jaringan Irigasi
Program penanganan jalan daerah yang mencakup pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan serta pembangunan 375,88 m jembatan menunjukkan progres fisik 75,10% dan progres keuangan 59,49%. Di bidang irigasi, program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi mencatat progres fisik 82,73% dan progres keuangan 38,36% untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
KSPEAN Wanam dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67% dan progres keuangan 2,63%. Proyek tersebut meliputi pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.
Kementerian PU juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,48 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan di 15.364 lokasi di berbagai daerah. Program IBM mencakup P3-TGAI, pembangunan jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R yang diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur dasar pada level komunitas.
Di sektor penanganan pascabencana, Kementerian PU melanjutkan program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera dengan hasil seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana dilaporkan kembali fungsional hingga akhir Mei 2026. Penanganan pascabencana juga mencakup sektor sumber daya air, sanitasi, air bersih, perumahan, dan fasilitas umum untuk mempercepat pemulihan layanan publik.
Realisasi anggaran Kementerian PU hingga 31 Mei 2026 tercatat mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39% dari pagu anggaran Rp106,71 triliun, sementara progres fisik keseluruhan mencapai 35,71%. Capaian ini dilaporkan lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama pada tahun 2024 dan 2025, menunjukkan akselerasi penyerapan dan pelaksanaan program.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi kinerja Kementerian PU dalam pelaksanaan program tahun 2026 dan mendorong percepatan berbagai program strategis agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. “Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas Presiden, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026,” ujar Lasarus.
Pengawasan internal dan koordinasi antarinstansi dinilai krusial untuk memastikan bahwa percepatan fisik selaras dengan pengelolaan keuangan dan tata kelola yang akuntabel. Pemerintah daerah dan kontraktor pelaksana juga diharapkan meningkatkan kesiapan teknis dan logistik untuk menutup kesenjangan antara progres fisik dan realisasi keuangan.
