Jakarta, Maret.id — Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran infrastruktur irigasi nasional dengan mengubah paradigma dari berbasis proyek menjadi berbasis manfaat bagi petani. Pergeseran ini dinilai krusial agar alokasi anggaran tidak sekadar menjadi penyerapan belanja tetapi menghasilkan dampak ekonomi yang terukur bagi sektor pertanian.
Desakan Reformasi Paradigma Penganggaran
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menegaskan tuntutan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Pernyataan itu mengemuka saat pembahasan efektivitas belanja infrastruktur air dan kaitannya dengan produktivitas pertanian nasional.
Abdul Hadi mengkritik praktik pembangunan infrastruktur air yang selama ini cenderung menjadi mekanisme penyerapan anggaran tanpa imbas langsung kepada produktivitas petani. Ia menyampaikan, “Kami mengusulkan sistem penganggaran kita diubah dari berbasis proyek menjadi berbasis manfaat. Kalau berbasis proyek, mohon maaf, kegiatan hanya berjalan begitu saja, tetapi tidak dirasakan manfaat nyata dalam penanganan irigasi kita.”
Kebutuhan Blueprint Irigasi Nasional
Selain mengubah paradigma anggaran, legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut menyoroti ketiadaan rencana induk (blueprint) irigasi nasional yang terpadu. Menurutnya, penataan bendungan, embung, dan jaringan irigasi masih bersifat parsial serta sangat tergantung pada Instruksi Presiden yang cakupannya terbatas.
“Kita belum memiliki blueprint permanen atau peta jalan (roadmap) khusus terkait irigasi nasional yang terpadu,” ujar Abdul Hadi di hadapan jajaran eselon I Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menegaskan bahwa roadmap diperlukan untuk memuat visi jangka panjang, tahapan pelaksanaan, hingga pemetaan kebutuhan pendanaan agar seluruh infrastruktur air bisa saling terintegrasi.
Prioritas Program dan Partisipasi Petani
DPR mendorong Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan penyusunan peta jalan tersebut serta memperkuat sistem irigasi partisipatif. Penguatan ini termasuk memperluas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) agar petani merasa dilibatkan dan memiliki infrastruktur yang dibangun pemerintah.
Pendekatan berbasis manfaat dan partisipasi diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas investasi publik serta efektivitas penggunaan anggaran. Dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, desain dan pemeliharaan infrastruktur diharapkan lebih sesuai kebutuhan sehingga mendorong peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan pendapatan petani.
Kritik DPR juga mencakup aspek tata kelola dan koordinasi antar-institusi yang dinilai belum memadai untuk mewujudkan integrasi jaringan irigasi nasional. Tanpa roadmap dan mekanisme pendanaan yang jelas, risiko fragmentasi investasi dan inefisiensi tetap tinggi.
Rekomendasi DPR mengarah pada penataan prioritas proyek berdasarkan nilai manfaat ekonomi dan sosial, bukan semata ukuran fisik atau capaian penyerapan anggaran. Pendekatan ini menuntut kapasitas perencanaan yang lebih baik, indikator kinerja yang terukur, serta sistem monitoring yang transparan.
Permintaan revisi paradigma anggaran juga memiliki implikasi pada proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian serta alokasi di tingkat pusat dan daerah. Transisi ke anggaran berbasis manfaat memerlukan harmonisasi metodologi penilaian manfaat, kerangka biaya, dan mekanisme insentif bagi implementasi lokal.
Dalam forum rapat tersebut, DPR mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum memetakan langkah-langkah konkret, termasuk timeline penyusunan blueprint dan perbaikan tata kelola P3-TGAI. Upaya tersebut dianggap vital untuk memastikan investasi infrastruktur irigasi memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi sektor pertanian dan ekonomi daerah.
