Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menanggapi kerusakan hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang terdampak puting beliung pada Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 17.10 WIB. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penghuni dan kelancaran pemulihan infrastruktur pascabencana.
Respons Kementerian dan Langkah Darurat
Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan Satuan Kerja Prasarana Strategis (PS) Aceh untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang rusak agar masyarakat dapat kembali menempati hunian dengan aman dan nyaman. Sebagai langkah tanggap darurat, Tim Teknis Satker Prasarana Strategis Aceh bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor pelaksana telah melakukan pendataan kerusakan dan pembersihan material bangunan yang terdampak.
Tim teknis juga menyiapkan langkah-langkah penanganan darurat bagi warga serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendirikan tenda darurat jika diperlukan selama proses perbaikan berlangsung. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan layanan dasar bagi warga terdampak dan meminimalkan gangguan terhadap kegiatan ekonomi lokal.
Identifikasi Kerusakan dan Target Perbaikan
Berdasarkan identifikasi awal, kerusakan terdeteksi pada plafon dan atap Blok A, kebocoran plafon pada Blok B, kerusakan ringan pada nok atap Blok C, serta kerusakan plafon area dapur pada Blok D. Tim teknis Kementerian PU saat ini melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan seluruh perbaikan dapat dilaksanakan secara tepat dengan target selesai 1 minggu.
Perbaikan yang dipercepat ini penting untuk mengembalikan fungsi hunian sementara sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial-ekonomi di wilayah terdampak. Penyelesaian dalam waktu singkat juga dirancang untuk mengurangi beban fiskal tidak langsung akibat kebutuhan hunian alternatif berkepanjangan.
Aspek Teknis dan Kapasitas Huntara
Huntara di Kecamatan Langkahan merupakan fasilitas yang dibangun oleh Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis di atas lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan total luas bangunan sekitar 1.440 m2. Kompleks ini terdiri dari 5 blok huntara yang dirancang menampung sekitar 60 kepala keluarga.
Secara teknis, huntara dibangun menggunakan sistem modular dengan struktur rangka baja ringan yang memungkinkan proses konstruksi berlangsung cepat dan efisien. Setiap unit dilengkapi insulated panel, ventilasi, exhaust fan, dan kipas angin serta fasilitas pendukung seperti toilet komunal, area cuci, dapur bersama, jaringan listrik dan pencahayaan, serta sistem air bersih dan sanitasi.
Keterlibatan PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai kontraktor pelaksana menunjukkan penggunaan kapasitas industri konstruksi nasional dalam penanganan darurat. Pendekatan modular yang diterapkan pada huntara mencerminkan prioritas efisiensi waktu dan sumber daya dalam penyediaan hunian sementara pascabencana.
Dampak ekonomi lokal yang timbul akibat gangguan hunian sementara turut menjadi perhatian, terutama terhadap aktivitas perdagangan mikro dan mobilitas tenaga kerja di tingkat kecamatan. Upaya perbaikan yang cepat diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial-ekonomi setempat sehingga perangkat pemerintahan daerah dan pusat dapat memusatkan sumber daya pada fase pemulihan jangka menengah.
Langkah perbaikan ini akan terus dipantau oleh Kementerian PU bersama pihak terkait untuk memastikan kualitas pekerjaan serta keselamatan penghuni. Proses pemantauan juga mencakup dokumentasi teknis sebagai referensi untuk mitigasi risiko cuaca ekstrem di masa mendatang.
