Jakarta, Maret.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa lembaganya akan melakukan efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah mengadakan rapat koordinasi internal di Kantor BGN pada Kamis (4/6/2026). Rapat tersebut juga dihadiri oleh dua wakil kepala baru BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, sebagai bagian dari konsolidasi kebijakan operasional dan anggaran.
Konteks Anggaran dan Sasaran Program
Nanik menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan menyusul realokasi dan pemotongan anggaran yang membuat alokasi program saat ini tersisa Rp268 triliun, dan pihaknya berharap dapat menurunkan angka tersebut melalui langkah-langkah penghematan. “Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi,” kata Nanik saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta.
Nanik menegaskan bahwa upaya efisiensi tidak akan mengurangi jumlah sasaran penerima MBG dan bahwa target program tetap menjadi prioritas utama bagi BGN. “Namun, tidak mengurangi sasaran. Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” ujarnya.
Rencana Efisiensi dan Refocusing Penerima Manfaat
Salah satu strategi efisiensi yang disampaikan adalah refocusing penerima manfaat agar alokasi sumber daya lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal. Pendekatan ini dipandang perlu untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran.
Selain refocusing, BGN juga mempertimbangkan moratorium pembukaan dapur-dapur baru sebagai upaya menahan peningkatan biaya operasional yang tidak proporsional. Langkah moratorium dimaksudkan untuk memberi ruang evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi jaringan produksi makanan bergizi yang sudah ada.
Standarisasi Dapur dan Pengelolaan SDM
BGN merencanakan pembenahan terhadap dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar memenuhi standar mutu pangan serta operasional untuk menghasilkan makanan berkualitas. “Ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan lakukan suspend,” jelas Nanik.
Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan praktik tata kelola dimaksudkan untuk menekan kerugian operasional, mengurangi risiko kesehatan publik, serta meningkatkan efisiensi biaya produksi makanan bergizi. Intervensi pelatihan dan peningkatan standar diharapkan dapat menaikkan produktivitas dan kualitas layanan MBG tanpa menambah beban anggaran signifikan.
Skema Pelaksanaan untuk Daerah 3T
Sebagai bagian dari prioritas pemerataan, BGN menyatakan akan merealisasikan program MBG untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan yang disesuaikan kondisi lokal. Pendekatan berbeda untuk wilayah 3T diperlukan mengingat kendala logistik, infrastruktur, dan ketersediaan SDM lokal yang beragam.
BGN menekankan perlu adanya fleksibilitas pelaksanaan untuk memastikan akses pangan bergizi tetap terjaga di daerah prioritas tanpa mengorbankan standar mutu. Opsi skema pelaksanaan akan diformulasikan berdasarkan hasil kajian lapangan, kapasitas mitra lokal, dan efisiensi biaya distribusi.
Nanik menutup penjelasan resminya dengan menegaskan fokus institusi pada pengelolaan anggaran yang lebih hemat sekaligus mempertahankan cakupan program bagi kelompok rentan. “Nah itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan. Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” tandasnya.
