Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penanganan pelemahan nilai tukar rupiah merupakan domain Bank Indonesia (BI) dan sepenuhnya diserahkan kepada otoritas moneter tersebut. Pernyataan ini disampaikan menyikapi tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 terhadap dolar Amerika Serikat.
Respons Menteri Keuangan terhadap Tekanan Rupiah
Purbaya memberi penegasan bahwa ia tidak panik dan menaruh kepercayaan pada kebijakan BI yang menurutnya masih berada di bawah kendali. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (4/6/2026), ketika pemerintah dan pasar masih memonitor dinamika valuasi rupiah.
Purbaya dikutip mengatakan, “Nanti Anda melihat saya panik. Nggak, pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan Rupiah ke mereka.” Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk meredam kekhawatiran pasar tentang keterlibatan Kementerian Keuangan dalam manajemen nilai tukar.
Implikasi terhadap Pembayaran Utang
Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pelemahan rupiah berimplikasi pada peningkatan beban pembayaran utang luar negeri terutama dalam konversi ke rupiah. Ia menegaskan bahwa meskipun kupon obligasi bersifat konstan, pelemahan rupiah akan menambah besaran pembayaran ketika dikonversi ke rupiah.
“Purbaya menyampaikan bahwa seharusnya fixed kupon, tapi kalau dijual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat bond ya. Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu Rupiah melemah ya meningkat kan dalam Rupiah pembayarannya,” demikian penjelasan yang disampaikan mengenai mekanisme pembayaran kupon dan dampaknya pada kewajiban fiskal dalam denominasi rupiah.
Asumsi APBN dan Simulasi Risiko
Pemerintah, menurut Purbaya, telah memasukkan asumsi kurs dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dampak pelemahan dapat diantisipasi dalam kerangka fiskal. Ia menegaskan bahwa APBN disusun dengan asumsi kurs Dolar AS sebesar Rp16.500 dan adanya simulasi untuk skenario harga energi dan perubahan nilai tukar.
“Purbaya menyatakan bahwa dalam penyusunan APBN ada asumsi Rp 16.500 dan dilakukan simulasi, termasuk ketika harga BBM naik tinggi sehingga diperlukan adjustment yang cukup signifikan,” kata Purbaya saat menjelaskan metodologi fiskal yang digunakan untuk menahan dampak fluktuasi eksternal terhadap anggaran negara.
Intervensi di Pasar Surat Utang
Dalam upaya menjaga stabilitas pasar keuangan, pemerintah melakukan intervensi di pasar obligasi domestik untuk meredam volatilitas dan mendukung harga. Menurut Purbaya, intervensi yang tercatat mencapai lebih dari Rp8 triliun di pasar obligasi sebagai bagian dari langkah stabilisasi.
“Mungkin Rp8 triliun lebih yang di obligasi ya, tapi itu yang boleh diomongin, ya. Nggak apa-apa, biar Anda tahu, saya intervensi sedikit,” ujarnya sambil menekankan bahwa intervensi tersebut bersifat terbatas dan bertujuan memberi dukungan pada pasar. Ia juga mencatat bahwa yield tenor 10 tahun relatif stabil atau cenderung turun sehingga efek pada portofolio surat utang pemerintah dipantau secara intensif.
Pemerintah memandang intervensi pasar sebagai salah satu instrumen sementara sambil mempercayakan penanganan fundamental nilai tukar kepada BI. Langkah ini diambil untuk menjaga kelancaran pembiayaan negara sekaligus meredam potensi lonjakan biaya di pasar domestik.
Keterangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan menegaskan komitmen fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal di tengah tekanan eksternal. Pemerintah terus memantau perkembangan nilai tukar dan kondisi pasar keuangan sebagai bagian dari koordinasi kebijakan ekonomi nasional.
