Menkeu Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Bisa Disesuaikan untuk Tekan Risiko Fiskal!
Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kebutuhan fiskal negara. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026).
Fleksibilitas Anggaran MBG
Purbaya menegaskan bahwa MBG merupakan program yang bersifat fleksibel sehingga memungkinkan penyesuaian anggaran bila diperlukan. “Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri kan, presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa revisi alokasi untuk program sosial dapat ditempuh sebagai bagian dari respons kebijakan fiskal. Sikap ini menempatkan fleksibilitas program sosial sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas anggaran pemerintah.
Target Defisit dan Risiko Harga Minyak
Menurut Purbaya, defisit anggaran tetap dapat dipertahankan pada angka 3 persen meskipun program MBG berjalan. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia merupakan faktor yang bisa mendorong revisi anggaran program MBG.
Dalam konteks ini, pemerintah menyatakan kesiapan untuk menimbang ulang prioritas belanja apabila terdapat tekanan eksternal yang signifikan terhadap penerimaan negara. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan ketahanan fiskal.
Kendali Fiskal dan Mekanisme Penyesuaian
“Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan,” kata Purbaya, menekankan kemampuan otoritas fiskal dalam mengelola tekanan anggaran. Pernyataan ini mengindikasikan rencana pengawasan berkala terhadap implikasi anggaran dari program-program baru.
Pendekatan yang diambil menitikberatkan pada kombinasi pengawasan anggaran dan fleksibilitas pengeluaran untuk merespons dinamika ekonomi domestik dan global. Langkah-langkah efisiensi akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan tanpa mengesampingkan tujuan sosial program.
Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional
Menteri Keuangan mengaku belum membahas secara rinci kemungkinan efisiensi anggaran MBG karena belum bertemu dengan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Ninik S Deyang. “Kan tergantung Ketua MBG-nya, kalau yang ketua yang baru bilang dulu sebelum jadi ketua, dia bilang bisa diturunkan. Kita lihat seperti apa, saya belum ketemu dengan beliau ya,” ujar Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan besaran anggaran MBG masih menunggu koordinasi antarlembaga terkait. Koordinasi lintas kementerian dan badan terkait akan menjadi penentu utama keputusan akhir mengenai besaran dan mekanisme pendanaan program MBG.
