Jakarta, Maret.id — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa forum internasional World Urban Forum (WUF13) yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, menjadi momen penting untuk merumuskan kembali kebijakan perumahan nasional. Menurutnya, krisis hunian yang sedang melanda banyak negara, termasuk Indonesia, tidak bisa dianggap remeh, melainkan sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan kota dan ruang hidup masyarakat.
Fahri menyampaikan pendapatnya tersebut pada hari Jumat, 5 Juni 2026, sebagai respons atas hasil dari Sesi Ketiga Belas World Urban Forum yang berlangsung pada 17-22 Mei 2026. Forum ini diadakan oleh UN-Habitat dengan tema “Housing the World: Safe and Resilient Cities and Communities”.
Pentingnya Pembaruan Paradigma Pembangunan
Dia menjelaskan bahwa meskipun dia diundang secara resmi oleh Direktur Eksekutif UN-Habitat, Anacláudia Rossbach, untuk hadir di forum tersebut, berbagai agenda di dalam negeri mengharuskannya untuk tidak dapat datang langsung. “Namun, ketidakhadiran fisik bukan berarti tidak terlibat dalam pemikiran,” tegas Fahri.
Fahri menegaskan bahwa dokumen yang dihasilkan dari forum tersebut, Baku Call to Action, merupakan peringatan serius bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, ia melihat bahwa perumahan diperlakukan sebagai komoditas spekulatif, bukan sebagai hak dasar manusia, yang menyebabkan ketimpangan hunian semakin melonjak.
Perubahan Inklusif untuk Masa Depan
Menurut Fahri, Indonesia perlu segera merubah cara berpikir terkait pembangunan kawasan permukiman. Ia mengkritisi pola pembangunan yang menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa tinggal jauh di pinggiran kota tanpa akses yang memadai terhadap transportasi, layanan kesehatan, dan pusat ekonomi.
“Kota masa depan harus dirancang dengan inklusif dan terkoneksi, serta memberikan akses ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa negara tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi backlog perumahan nasional. “Masyarakat harus menjadi aktor utama dalam pembangunan rumah dengan skema bertahap,” tambahnya.
Integrasi Data dan Kerja Sama Sektoral
Fahri menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar dalam sektor perumahan Indonesia saat ini adalah fragmentasi data antarinstansi. Ia menilai bahwa kebijakan perumahan sering kali tidak tepat sasaran karena adanya ketidakcocokan data antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan. “Transformasi menuju Single Data adalah suatu keharusan,” ujarnya.
Ia menghargai langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan Instruksi Presiden tentang Data Terpadu Sektoral (DT-SEN) pada Februari 2025, dan menekankan pentingnya rancangan Undang-Undang Satu Data yang saat ini dibahas di DPR RI sebagai fondasi penting untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk dalam sektor perumahan.
Fahri juga menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi yang baik antara berbagai sektor. “Kita tidak boleh terjebak dalam ego sektoral,” katanya. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah merencanakan pembentukan lembaga khusus yang akan mengintegrasikan fungsi penting dalam sektor perumahan.
Fahri menutup komentarnya dengan mengingatkan bahwa penyediaan hunian layak harus menjadi bagian dari gerakan besar untuk mengembalikan hak masyarakat atas kota dan ruang hidup yang manusiawi. “Jika kita tidak berhasil dalam membenahi sistem data, tidak mampu mengintegrasikan ruang, dan gagal dalam menyatukan kelembagaan, maka kota-kota kita akan menjadi monumen ketimpangan,” pungkasnya.
Dengan demikian, Fahri mengharapkan agar komitmen global yang dihasilkan dari forum Baku dapat segera direalisasikan dalam tindakan nyata di Indonesia. “Baku telah bersuara. Saatnya kita membuktikannya dengan aksi, tanpa meninggalkan satu pun rakyat di belakang,” tutup Fahri.
