Jakarta, Maret.id — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang seluruh kepala daerah untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer baru dengan tujuan menekan potensi beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Aturan dan Pernyataan Resmi dalam RDPU
Tito menyampaikan pelarangan itu saat hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR dan sejumlah gubernur di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Tito, kebijakan ini bersifat tegas dan bertujuan mencegah penambahan beban belanja pegawai di daerah.
Lingkup Larangan dan Pengecualian Rekrutmen
Larangan rekrutmen honorer baru ditekankan untuk seluruh kepala daerah tanpa pengecualian bagi kategori tenaga administrasi yang tidak memiliki keahlian khusus.
Pemerintah daerah hanya diperbolehkan melakukan rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memiliki keahlian tertentu, seperti guru dan tenaga kesehatan.
Alasan Kebijakan: Tekanan Fiskal APBD
Tito menjelaskan bahwa praktik memasukkan tim sukses tanpa keahlian ke dalam formasi honorer kerap menimbulkan akumulasi kewajiban yang membebani APBD.
Fenomena tersebut, menurutnya, menimbulkan peningkatan beban biaya belanja pegawai yang pada akhirnya harus ditanggung oleh pemerintah daerah berikutnya.
Tito mencontohkan pola di lapangan di mana beberapa honorer hadir hanya untuk memenuhi kehadiran formal tanpa kontribusi produktif, yang kemudian menjadi tekanan fiskal.
Akumulasi honorer antargenerasi kepala daerah juga sering menimbulkan tuntutan agar honorer diangkat menjadi P3K atau PNS, sehingga memicu demonstrasi dan tuntutan publik.
Implikasi bagi Pemerintah Daerah dan Kebijakan SDM
Dengan pelarangan ini, daerah diharapkan memperketat mekanisme kebutuhan pegawai dan melakukan perencanaan formasi yang berbasis kualifikasi dan kebutuhan pelayanan publik.
Langkah pembatasan rekrutmen honorer juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko munculnya kewajiban fiskal jangka menengah yang dapat mengganggu fungsi alokasi anggaran daerah.
Peralihan prioritas rekruitmen ke P3K dengan persyaratan keahlian dimaknai sebagai upaya menyesuaikan biaya jangka panjang dan produktivitas tenaga kerja pemerintahan.
Namun, kebijakan ini menuntut peningkatan kapasitas perencanaan SDM di tingkat daerah agar kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap terpenuhi.
Dinamika Politik Lokal dan Akuntabilitas Anggaran
Tito mengingatkan agar kepala daerah tidak menggunakan formasi honorer sebagai kompensasi politik bagi tim sukses atau pendukung, karena hal tersebut berimplikasi pada keberlanjutan fiskal.
Pesan tersebut ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran dan mendorong pembentukan kebijakan kepegawaian yang transparan serta berbasis kebutuhan.
Pemerintah pusat melalui kebijakan ini tampak menekankan disiplin anggaran sekaligus mendorong reformasi manajemen aparatur sipil negara di tingkat daerah.
Pengawasan Komisi II DPR dan dialog dengan gubernur menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten di seluruh daerah.
