Jakarta, Maret.id — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus ekonom kawakan Chatib Basri hadir di pelataran Istana Merdeka Jakarta dan menyampaikan pesan strategis terkait tugas dan kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengelola kebijakan fiskal. Pernyataan itu disampaikan saat ia ditemui kemarin, di tengah dinamika fiskal yang menuntut pilihan kebijakan yang jelas dan terukur.
Kewenangan Menteri Keuangan
Chatib menekankan bahwa ruang gerak Menteri Keuangan pada dasarnya terdiri dari tiga opsi utama yang mesti dipertimbangkan pemerintah dalam menghadapi tekanan fiskal. “Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu,” terangnya.
Pilihan kebijakan fiskal
Menurut Chatib, ketiga formula tersebut bersifat saling eksklusif dan harus dipilih berdasarkan kondisi ekonomi dan fiskal negara. “Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam,” imbuhnya, menggarisbawahi perlunya prioritisasi dan konsistensi kebijakan fiskal.
Chatib mengingatkan bahwa setiap opsi membawa konsekuensi tersendiri bagi stabilitas ekonomi makro dan keberlanjutan fiskal. Pilihan menaikkan penerimaan negara biasanya berkaitan dengan kebijakan perpajakan atau perbaikan administrasi penerimaan, sementara pemotongan belanja memerlukan penataan prioritas pengeluaran dan efisiensi anggaran.
Evaluasi terhadap kebijakan pajak
Chatib juga menilai menaikkan penerimaan melalui pajak yang dinaikan bukan langkah tepat dalam situasi saat ini. Kebijakan tersebut berisiko menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi.
Dalam konteks perlambatan, peningkatan beban pajak berpotensi mengurangi investasi dan konsumsi rumah tangga, sehingga dapat memperdalam kontraksi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menurut pengamatannya, langkah konsolidasi fiskal yang agresif melalui kenaikan tarif pajak perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan efek multiplikatif terhadap pertumbuhan.
Implikasi peminjaman dan pemangkasan belanja
Jika opsi pemotongan belanja dipilih, pemerintah harus mampu memastikan bahwa pengurangan tidak mengorbankan belanja produktif dan program sosial yang menjadi penyangga perekonomian. Sementara opsi meminjam memerlukan rekayasa fiskal yang menjaga rasio utang terhadap PDB tetap berada pada jalur berkelanjutan dan menjaga kepercayaan investor.
Chatib menekankan bahwa kebijakan fiskal yang tepat harus mempertimbangkan kondisi siklikal ekonomi serta kemampuan fiskal jangka menengah. Penentuan kombinasi antara menaikkan pendapatan, memangkas belanja, atau menambah pinjaman harus didasarkan pada analisis komprehensif terkait dampak sosial-ekonomi dan kapasitas pembiayaan.
Pernyataan Chatib ini menjadi masukan penting di ruang publik dan birokrasi saat pemerintah menghadapi pilihan kebijakan untuk menjaga stabilitas makro dan mendorong pemulihan ekonomi. Berbagai pihak diharapkan dapat merespons dengan kajian teknis yang mendalam agar langkah kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
