Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan Indonesia saat ini menghadapi tekanan serius pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang disertai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Tekanan Valuta dan Pasar Modal
Said Abdullah menegaskan bahwa pergerakan rupiah yang melemah dan imbal hasil SBN yang tinggi menjadi perhatian utama karena berdampak pada biaya pembiayaan fiskal dan sentimen investor.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan membuka diri terhadap masukan dan kritik untuk merumuskan respons kebijakan yang lebih efektif terhadap kondisi tersebut.
Pandangan terhadap Faktor Eksternal
Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa tidak perlu hanya menuding faktor eksternal, termasuk kebijakan ketat The Fed dan ketidakpastian geopolitik terkait Perang Teluk yang terus bergejolak, sebagai satu-satunya penyebab tekanan.
Menurutnya, kondisi saat ini merupakan cermin bagi tata kelola domestik sehingga perlu persiapan yang lebih matang dan eksekusi kebijakan yang baik untuk menahan arus tekanan eksternal.
Rekomendasi Kebijakan Konsistensi
Langkah pertama yang direkomendasikan adalah menjaga konsistensi kebijakan sebagai upaya memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan investor.
Said menekankan bahwa ketidakpastian kebijakan menjadi risiko besar sehingga pemerintah sebaiknya menunda pengumuman kebijakan yang masih prematur dan lebih mengedepankan dialog multipemangku kepentingan yang produktif.
Pengelolaan Fiskal dan Target Defisit
Banggar memberi apresiasi terhadap proposal pemerintah yang mengusulkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada rentang 1,8% sampai 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Said menyebut bahwa angka tersebut merupakan kabar yang menggembirakan dan diharapkan dapat memperkuat keyakinan pasar tentang komitmen fiskal negara.
Said juga menyoroti peluang untuk menurunkan realisasi defisit pada tahun berjalan, dengan target minimal sekitar 2,58% dari PDB dibandingkan target APBN 2026 sebesar 2,68% dan realisasi 2025 yang mencapai 2,81%.
Penurunan defisit ke kisaran tersebut dinilai dapat menunjukkan tren perbaikan fiskal yang penting bagi stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar.
Reformasi Tata Kelola Program Prioritas
Selain perbaikan kebijakan fiskal, para pelaku pasar berharap adanya reformasi tata kelola pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Said mengusulkan perbaikan kapasitas pelaksana, pencegahan konflik kepentingan, pembangunan ekosistem rantai pasok, serta fokus pada target sasaran dan daerah prioritas untuk meningkatkan efektivitas program.
Langkah pada Pasar Modal dan Regulasi
Di lantai bursa, Banggar mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus memperkuat tata kelola pasar modal, termasuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham.
Said menilai perlu adanya kebijakan untuk menambah porsi saham publik atau free float di atas 15% serta evaluasi berkelanjutan terhadap organisasi regulator mandiri (SRO) di pasar modal tanah air.
Rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas pasar serta mengurangi konsentrasi kepemilikan yang dapat menekan harga saham dan kepercayaan investor publik.
Perbaikan tata kelola pasar modal diharapkan juga memperkuat posisi Indonesia menghadapi dinamika global dan arus modal internasional.
Said Abdullah menekankan bahwa langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara eksekutif, legislatif, regulator, dan pelaku pasar demi meredam volatilitas dan memulihkan sentimen investor.
Upaya bersama dinilai krusial untuk mencapai stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung.
