Jakarta, Maret.id — Kebijakan satu hari bekerja dari rumah (Work From Home atau WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3/2026 dinyatakan tidak menurunkan kinerja serta kualitas pelayanan publik. Pernyataan ini didasarkan pada data evaluasi operasional yang dikumpulkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) hingga 26 Mei 2026.
Kinerja Layanan Publik Tetap Stabil
Data Kementerian PANRB per 26 Mei 2026 menunjukkan 95 persen layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH. Survei internal tersebut mengacu pada laporan dari 143 instansi pemerintah yang terdiri dari 15 kementerian, 20 lembaga pemerintah pusat, dan 108 pemerintah daerah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (10/6/2026) bahwa pengguna layanan tetap atau meningkat pada 116 instansi, atau setara dengan 81 persen. Ia menambahkan bahwa kepuasan masyarakat juga tercatat tetap atau meningkat pada 81 persen instansi.
Berdasarkan pemantauan, pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR! dan kanal pengaduan lain tetap tertangani dengan baik. Qodari menegaskan tidak ada instansi pusat yang melaporkan peningkatan keluhan atau penurunan kualitas layanan selama periode evaluasi.
Kepatuhan Presensi dan Respon Publik
Kepatuhan presensi pegawai selama pelaksanaan WFH tercatat 92,23 persen di instansi pusat serta 80,59 persen di pemerintah daerah. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator yang dipakai pemerintah untuk menilai efektivitas pengaturan fleksibilitas kerja.
Dari sisi respons publik, 96 persen pegawai pemerintah pusat merespons komunikasi cepat dengan masyarakat dalam waktu kurang dari 5 menit. Untuk pemerintah daerah, rasio respons serupa tercatat sebesar 82,4 persen.
Indikator Kinerja Organisasi dan Anggaran
Secara nasional, 94 persen instansi mencatat kinerja organisasi sesuai atau di atas target yang ditetapkan. Untuk pencapaian target kinerja dan anggaran, instansi pusat melaporkan capaian lebih dari 95 persen sedangkan pemerintah daerah mencapai lebih dari 80 persen.
Angka-angka ini menjadi referensi bagi kementerian dalam mengevaluasi apakah pengaturan kerja fleksibel berpengaruh terhadap realisasi program dan penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut juga dijadikan dasar rekomendasi kebijakan penguatan pengawasan kinerja.
Digitalisasi dan Adopsi Sistem Kerja
Qodari menyebut 32 instansi pusat telah menindaklanjuti Surat Edaran dengan menerbitkan kebijakan internal terkait pelaksanaan WFH. Selain itu, 33 dari 35 instansi pusat telah mengadopsi sistem e-office terintegrasi untuk mendukung kelangsungan layanan saat pegawai bekerja secara fleksibel.
Transformasi proses kerja tercermin pula pada peningkatan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) yang terukur. Secara nasional tercatat kenaikan sebanyak 100.817 dokumen TTE, terdiri dari 26.903 dokumen di instansi pusat dan 73.914 dokumen di pemerintah daerah.
Rasio kerja daring menunjukkan peningkatan signifikan, yakni 13,8 persen di instansi pusat dan 6,27 persen di daerah. Peningkatan ini menunjukkan percepatan digitalisasi operasional pemerintahan yang selama ini menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi.
Implikasi terhadap Transformasi Birokrasi
Qodari menilai substansi kebijakan WFH bukan semata pengaturan lokasi bekerja, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh yang mendorong ASN bekerja lebih produktif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Ia menekankan pentingnya menyesuaikan fleksibilitas kerja dengan karakteristik tugas, jenis layanan publik, serta capaian kinerja individu dan organisasi.
Seluruh instansi diwajibkan menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja secara berkelanjutan. Bentuk pengawasan ini mencakup pemantauan kepatuhan presensi, realisasi anggaran, serta capaian indikator layanan publik.
Perubahan budaya kerja yang mengarah ke birokrasi berbasis hasil dan kinerja turut mendorong pergeseran dari proses manual ke proses digital yang terdokumentasi. Selain itu terjadi pergeseran dari kerja berfokus pada kehadiran menuju kolaborasi lintas sistem dan data antara instansi.
Penguatan digitalisasi turut membuka ruang untuk efisiensi administratif dan percepatan layanan yang berdampak pada produktivitas pegawai. Pemanfaatan TTE dan sistem e-office yang lebih luas diharapkan memperkecil ketergantungan pada proses fisik serta mempercepat alur keputusan internal.
Dalam konteks regional, perbedaan rasio kepatuhan presensi dan respons publik antara pusat dan daerah menjadi perhatian untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah. Pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik lokal diperlukan agar implementasi WFH dapat konsisten mendukung layanan publik.
Pemerintah akan terus memonitor indikator kinerja dan pengaduan masyarakat untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Pengumpulan dan analisis data periodik dipandang penting untuk menilai dampak jangka menengah dan panjang terhadap kualitas layanan serta efisiensi birokrasi.
