Jakarta, Maret.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tidak mengalami kenaikan. Pernyataan itu disampaikan Bahlil pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-18 di Bandarlampung, Rabu (10/6/2026).
Bahlil juga mengingatkan arahan yang diterimanya dari Presiden Republik Indonesia terkait kebijakan energi dan subsidi. Sebelumnya, ia tercatat hadir di Istana Negara usai Rapat Terbatas pada Kamis (5/3/2026).
Kebijakan Harga Energi dan Subsidi
Pernyataan tegas mengenai stabilitas harga BBM dan LPG bersubsidi dimaksudkan untuk meredam ketidakpastian pasar energi domestik. Kebijakan ini diambil dalam konteks upaya menjaga daya beli rumah tangga dan kestabilan inflasi yang dipengaruhi oleh harga energi.
Pemerintah menegaskan tidak ada kenaikan harga untuk kedua komoditas subsidi tersebut untuk periode yang diumumkan. Langkah ini memberikan kepastian jangka pendek bagi konsumen dan pelaku usaha yang bergantung pada pasokan energi bersubsidi.
Orientasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Bahlil menyampaikan bahwa kementeriannya diarahkan untuk menyusun kebijakan pengelolaan ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan negara. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus mendukung peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan utama pengelolaan SDA.
Pernyataan itu ia kaitkan secara langsung dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan pembenahan sektor pertambangan. Dalam konteks itu, pembenahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan dinyatakan sebagai bagian dari upaya tata kelola yang lebih baik.
Dampak pada Sektor Pertambangan dan Investasi
Penegasan pembenahan RKAB dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan. Pembenahan tersebut juga dipandang penting untuk memastikan manfaat kekayaan alam dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi iklim investasi di sektor sumber daya alam karena perubahan tata kelola dapat berdampak pada kepastian regulasi dan kewajiban pelaku usaha. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha menjadi kunci penerapan kebijakan yang efektif.
Pemerintah, demikian disampaikan Bahlil, ingin mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pengelolaan SDA yang lebih adil. Ia menyoroti pentingnya mendorong pertumbuhan yang inklusif di mana pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar mendapatkan ruang penguatan.
Dalam pidatonya, Bahlil menegaskan, “Ini sebenarnya sejalan dengan roh perjuangan HIPMI, kita ingin arah kebijakan negara ini bisa mendongkrak yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar dan yang besar makin kuat.” Pernyataan ini menggambarkan fokus pada kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 saat berbicara di Munas HIPMI ke-18. Menurut Presiden, pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan pejabat terkait dan arah kebijakan yang disampaikan dalam forum HIPMI menempatkan isu pengelolaan SDA dan stabilitas harga energi sebagai agenda prioritas. Implikasi kebijakan ini akan terus dipantau oleh pelaku pasar, pengamat ekonomi, dan investor domestik maupun internasional.
