Kemenkop Mengajukan Tambahan Anggaran Rp1,34 Triliun ke DPR untuk Penguatan KDKMP
Jakarta, Maret.id — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ferry Juliantono, telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk tahun anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026.
Usulan Anggaran dan Rencana Penggunaan
Jika usulan tersebut disetujui oleh DPR, total pagu anggaran Kementerian Koperasi akan meningkat signifikan menjadi sekitar Rp1,89 triliun, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya Rp542,88 miliar. Ferry menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat pelaksanaan program operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Dengan tambahan ini, kami berharap dapat lebih baik dalam memberi pendampingan koperasi. Terutama dalam operasionalisasi KDKMP,” kata Ferry dalam sesi rapat tersebut. Dari total usulan tambahan ini, Rp1,12 triliun direncanakan untuk program perkoperasian, sementara Rp228,37 miliar dialokasikan untuk penguatan program manajemen kementerian.
Progres dan Target KDKMP
Dalam paparannya, Ferry menyampaikan bahwa progres pembangunan KDKMP telah mencapai 12.533 unit yang telah rampung secara fisik, sementara 22.737 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu unit siap beroperasi pada Agustus 2026, dengan total 40 ribu unit diharapkan beroperasi hingga akhir tahun 2026.
“Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan operasionalisasi KDKMP di daerah berjalan secara optimal,” ujarnya. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa koperasi yang sudah ada akan tetap menjadi perhatian pemerintah, dengan harapan program baru ini dapat berjalan beriringan dan memperkuat ekosistem koperasi nasional.
Dukungan dan Pengawasan dari DPR
Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyatakan dukungannya terhadap penguatan anggaran Kemenkop. Namun, ia menekankan pentingnya tahap operasionalisasi KDKMP yang harus dikawal secara serius. “Fase operasionalisasi KDKMP adalah yang paling krusial dan harus benar-benar diawasi agar dapat berjalan sesuai tujuan,” tegas Adisatrya.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan fiskal menjadi faktor penting agar program prioritas pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan di lapangan. “Di tengah kondisi efisiensi yang ketat, kami dari Komisi VI DPR RI mendukung permohonan anggaran Kemenkop untuk memastikan program KDKMP dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Dalam upaya memastikan penggunaan anggaran yang efektif, DPR juga meminta Kemenkop untuk memperkuat sistem pengawasan. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi, terutama seiring dengan percepatan operasionalisasi KDKMP di seluruh wilayah Indonesia.
