Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan program hilirisasi di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden memberikan instruksi agar jajaran kementerian bergerak cepat mencari dan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif untuk memperkokoh kemandirian energi Indonesia.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta.
Prioritas Agenda Kementerian ESDM
Menteri ESDM memaparkan sekurang-kurangnya tiga agenda besar yang menjadi fokus pemerintah saat ini.
Satu dari langkah terobosan itu adalah percepatan diversifikasi energi dengan mengalihkan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
Pendataan ulang wilayah pertambangan juga masuk dalam agenda utama untuk memperketat pengawasan pada sektor hulu.
Kementerian ESDM akan memantau secara berkala kesiapan pasokan listrik dan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional demi mengantisipasi gangguan pasokan.
“Kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan, yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” tutur Bahlil.
Jaminan Stabilitas Harga BBM Subsidi dan Elpiji 3 kg
Pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak mengubah harga bensin maupun gas elpiji 3 kilogram (kg) yang disubsidi sebagai langkah perlindungan sosial terhadap daya beli masyarakat.
Sementara itu, harga varian nonsubsidi akan mengikuti mekanisme pasar sehingga tetap bersifat fluktuatif sesuai dinamika pasokan dan permintaan.
Bahlil menegaskan keputusan menjaga harga subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
“Kami menyampaikan harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkap Bahlil.
“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjutnya.
Penjelasan soal Pasokan Batu Bara dan Kondisi Pembangkit
Menanggapi kabar yang beredar mengenai potensi tersendatnya pasokan listrik akibat menipisnya bahan bakar, Bahlil secara tegas membantah adanya kelangkaan batu bara untuk pembangkit listrik nasional.
Ia menjelaskan masalah yang terjadi lebih bersifat teknis pada infrastruktur milik PT PLN (Persero) dan bukan karena ketersediaan batu bara yang menipis.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” ujar Bahlil.
Pemerintah menegaskan akan menuntaskan permasalahan teknis tersebut secara cepat agar pasokan listrik tetap andal dan tidak berdampak pada sektor industri maupun kegiatan ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut ditempuh paralel dengan kebijakan pengelolaan stok dan logistik batu bara untuk memastikan kontinuitas pasokan ke pembangkit listrik di berbagai wilayah.
Melalui bauran kebijakan yang mencakup penguatan ketahanan energi, akselerasi hilirisasi komoditas strategis, diversifikasi ke energi alternatif, serta komitmen menjaga harga subsidi, pemerintah menegaskan akan terus menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Langkah-langkah tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemandirian energi Indonesia dalam jangka panjang.
