Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla didampingi Solihin Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026.
Pertemuan Tingkat Tinggi di Istana
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Jusuf Kalla berlangsung dalam suasana konsultatif dengan kehadiran pejabat kabinet yang relevan. Pembicaraan difokuskan pada kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung target pembangunan ekonomi.
Prioritas: Percepatan Pembangkit Energi Bersih
Pembahasan menekankan percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih sebagai bagian dari upaya memastikan pasokan energi yang andal untuk mendukung aktivitas industri dan masyarakat. Dalam keterangan usai pertemuan, Jusuf Kalla menyatakan bahwa peningkatan kapasitas energi nasional merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan swasembada energi dan menjaga laju pembangunan ekonomi.
Rencana Kapasitas dan Rangka Proyek
Jusuf Kalla menyampaikan rincian kapasitas yang telah dan akan dibangun sebagai langkah nyata peningkatan pasokan listrik. “Saya dengan Solihin baru saja berbicara lama dengan Bapak Presiden didampingi juga oleh Pak Sekneg dengan Pak Seskab untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 mega(watt) PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) ini kita siap membangun lagi 2.000 mega(watt) termasuk juga PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas),” ujarnya.
Keterkaitan Energi dan Target Pertumbuhan
Menurut Jusuf Kalla, kebutuhan energi diperkirakan meningkat seiring ambisi pertumbuhan ekonomi pemerintah yang diproyeksikan bergerak dari 5-6 persen menuju hingga 8 persen. Tanpa peningkatan pasokan energi yang signifikan, realisasi target pertumbuhan tersebut akan menghadapi kendala kapasitas yang berdampak pada sektor industri dan investasi.
Estimasi Investasi dan Kesiapan Teknis
Pengembangan rencana pembangkit hijau tersebut diperkirakan memerlukan investasi sekitar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Jusuf Kalla menegaskan bahwa desain proyek dan lokasi pembangunan telah tersedia sehingga langkah berikutnya adalah mengurai aspek teknis untuk mempercepat proses realisasi investasi.
Jusuf Kalla menambahkan bahwa persetujuan Presiden ditindaklanjuti dengan pembahasan teknis yang intensif antara Kementerian dan pihak terkait untuk mempercepat pelaksanaan proyek. Pemerintah menilai bahwa percepatan investasi infrastruktur energi ini berakar pada dinamika bisnis dan kebutuhan modal besar sehingga pengaturan fasilitas pembiayaan menjadi bagian penting dari rencana aksi.
Pembicaraan juga mencakup implikasi ekonomi jangka menengah berupa peningkatan kapasitas industri, penciptaan lapangan kerja, serta potensi substitusi impor energi jika swasembada tercapai. Pendekatan pembangunan dirancang untuk menyinergikan aspek fiskal, insentif investasi, dan keandalan pasokan listrik untuk mendukung iklim usaha.
Bahasan Isu Internasional
Selain agenda energi, Presiden Prabowo dan Jusuf Kalla bertukar pandangan mengenai sejumlah isu internasional yang relevan bagi stabilitas kawasan. Diskusi mencakup perkembangan situasi perdamaian di Thailand Selatan serta dinamika politik dan kemanusiaan di Pakistan dan Afghanistan yang dapat memengaruhi kondisi geopolitik regional.
Dalam pertemuan tersebut, komitmen untuk mempercepat proyek energi nasional mendapatkan dukungan tingkat tinggi dari Istana, dan langkah-langkah teknis segera dijadwalkan untuk memasuki tahap pelaksanaan. Pembahasan lanjutan diharapkan memfokuskan pada penjaminan pembiayaan, mitigasi risiko proyek, serta kerangka regulasi yang mempercepat investasi energi bersih.
