Jakarta, Maret.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan evaluasi kebijakan insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa pemberian insentif tidak akan lagi bersifat seragam sebesar Rp6 juta untuk tiap SPPG tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat.
Latar Belakang Evaluasi Insentif
BGN menyatakan bahwa skema sebelumnya memberi insentif Rp6 juta kepada SPPG tanpa korelasi langsung dengan jumlah penerima manfaat MBG. Model ini dinilai menimbulkan potensi pemborosan anggaran apabila insentif tidak mencerminkan output dan kualitas layanan.
Agustina menyampaikan pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (16/5/2026). Ia mencontohkan ketidaksesuaian model sebelumnya yang memberi Rp6 juta, baik untuk SPPG dengan 1.500 penerima maupun 500 penerima manfaat.
Potensi Penggabungan dan Penyesuaian SPPG
Dalam kajian BGN, salah satu opsi yang dibahas adalah penggabungan SPPG jika jumlah penerima MBG tidak memenuhi standar atau syarat yang ditetapkan. Penggabungan ini dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi layanan dan memaksimalkan jangkauan program dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
BGN menegaskan bahwa penataan kembali struktur SPPG akan mempertimbangkan standar mutu makanan, keamanan pangan, dan ketahanan pangan. Keputusan penggabungan akan diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kriteria operasional dan capaian program.
Perubahan Model Insentif
Pemberian insentif ke depan tidak lagi berbasis jumlah bruto semata, melainkan akan dievaluasi dari segi kualitas output yang dihasilkan oleh SPPG. BGN menegaskan model insentif yang baru akan mempertimbangkan kemampuan menghasilkan makanan berkualitas, standar makanan, dan aspek keamanan pangan.
Agustina mengatakan bahwa bentuk dan besaran insentif akan diubah agar lebih responsif terhadap capaian nyata dan kebutuhan operasional. Pendekatan ini diharapkan mendorong prinsip kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG.
Implikasi Anggaran dan Efisiensi Fiskal
BGN menyatakan keprihatinan terhadap kecenderungan pemborosan keuangan negara apabila insentif diberikan tanpa mekanisme verifikasi yang ketat. Penyesuaian insentif diarahkan untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima program.
Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi alokasi dana dan mencegah ketidakefisienan administratif yang dapat mengurangi nilai tambah program. Dengan penyesuaian, diharapkan dana negara dapat dimanfaatkan lebih produktif untuk meningkatkan akses dan kualitas gizi masyarakat.
Agustina menegaskan bahwa perubahan tidak semata memotong anggaran, tetapi menata ulang mekanisme agar program mencapai sasaran yang telah ditetapkan. BGN akan menyiapkan indikator pengukuran kinerja yang konkret untuk menentukan besaran insentif.
Standar Mutu dan Keamanan Pangan
Salah satu fokus evaluasi adalah pemastian standar mutu produk makanan yang disediakan dalam program MBG. BGN menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah porsi, tetapi harus memastikan standar gizi dan keamanan pangan terpenuhi.
Penguatan standar ini termasuk peninjauan bahan baku, proses pengolahan, serta mekanisme distribusi untuk menjaga kestabilan gizi dan keamanan bagi penerima manfaat. Penegakan standar diharapkan memperkuat jaminan kualitas layanan dan memperkecil risiko kesehatan masyarakat.
BGN menyatakan akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kriteria teknis yang jelas. Kolaborasi ini melibatkan pihak yang berkompeten dalam regulasi pangan, kesehatan masyarakat, dan pengadaan logistik.
Agustina menutup penjelasan dengan menegaskan komitmen BGN untuk memastikan bahwa program MBG berjalan efisien dan efektif. Kebijakan insentif yang baru diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan gizi masyarakat.
