Jakarta, Maret.id — Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh pagu indikatif sebesar Rp270.201.499.678.000 untuk tahun anggaran 2027 yang penyusunannya dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya oleh Dadan Hindayana, namun wakil kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa angka tersebut masih terbuka untuk efisiensi. Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR pada Senin (15/6/2026).
Pagu Indikatif dan Sasaran Penerima
BGN menjelaskan pagu indikatif Rp270.201.499.678.000 tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran 81,5 juta penerima manfaat. Arumsari menegaskan bahwa angka alokasi itu berasal dari surat Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2027 dan merupakan hasil penyusunan oleh pimpinan sebelumnya.
Dalam penjelasan resmi, Arumsari menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran mengikuti mekanisme biasa sesuai arahan kementerian terkait, namun pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daftar penerima MBG. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan penyaluran intervensi gizi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan efisien dari sisi anggaran.
Strategi Refocusing dan Potensi Pengurangan Penerima
BGN membuka opsi refocusing penerima manfaat sebagai upaya penghematan anggaran tanpa menghilangkan esensi intervensi gizi publik. Salah satu contoh yang disebutkan adalah kemungkinan mengeluarkan sebagian pelajar tingkat SMA, khususnya dari sekolah elit, dari daftar penerima manfaat sehingga dapat mengurangi sekitar 8 juta penerima.
Arumsari juga mengacu pada pernyataan sebelumnya dari pihak lain bahwa angka 268 sempat disampaikan, serta menyampaikan bahwa sejumlah angka sudah diperhitungkan namun belum dibahas secara final dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Ia menekankan bahwa langkah-langkah pengurangan sasaran akan dilakukan sambil tetap menjaga efektivitas program gizi.
Koordinasi Teknis dengan Kementerian Kesehatan
Dalam hal substansi program, BGN menyatakan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan untuk merumuskan intervensi gizi yang berbasis pada standar keahlian. Arumsari mengakui keterbatasan keahlian teknis di BGN dan menegaskan upaya mendengarkan masukan dari para pakar gizi yang ada di Kementerian Kesehatan.
Perbaikan teknis tersebut mencakup penajaman bentuk pemenuhan gizi dan penetapan mekanisme distribusi yang lebih tepat, sehingga target intervensi dapat dicapai dengan mutu dan akuntabilitas yang lebih baik.
Penataan Mutu Dapur dan Transformasi Internal
BGN juga menyoroti penataan ulang dapur penyedia Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, dengan alasan bahwa kualitas keluaran tidak mungkin optimal jika fasilitas penyelenggara tidak memenuhi kaidah operasional yang baik. Perbaikan fasilitas dapur diharapkan mendukung flow of cooking yang lebih higienis dan menghasilkan nutrisi sesuai standar.
Selain itu, badan ini akan melakukan transformasi internal pada tata kelola sumber daya manusia dan sistem data yang menjadi basis kebijakan, karena pembuatan kebijakan tanpa data yang jelas dinilai tidak mungkin. Arumsari meminta kesabaran publik sementara perbaikan data dan penguatan tata kelola SDM berlangsung.
BGN menyatakan bahwa seluruh langkah penataan anggaran, refocusing sasaran, dan peningkatan mutu pelaksanaan adalah bagian dari upaya untuk memastikan intervensi gizi pemerintah tepat sasaran dan berkelanjutan. Pimpinan BGN menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan kementerian terkait demi menyelesaikan perumusan anggaran dan mekanisme pelaksanaan sebelum kebijakan final ditetapkan.
