Jakarta, Maret.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan enam kelompok sasaran Sekolah Rakyat (SR) akan terdampak signifikan jika tambahan anggaran yang diajukan tidak direalisasi.
Permintaan Tambahan Anggaran untuk 2027
Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran senilai Rp22,49 triliun untuk tahun anggaran 2027 dari pagu indikatif Rp84,71 triliun. Usulan ini disampaikan sebagai kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial dan layanan dasar bagi kelompok rentan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (17/6/2026), Menteri Sosial merinci dampak konkret yang akan timbul jika alokasi tambahan tersebut tidak disetujui. Pertemuan tersebut memaparkan hitungan anggaran beserta rincian kelompok penerima manfaat yang akan terpengaruh.
Dampak pada Lansia dan Disabilitas Tunggal
Kelompok pertama yang akan terdampak adalah 1.461.169 lansia dan disabilitas tunggal miskin yang berpotensi tidak mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan. Untuk menjamin kelangsungan bantuan bagi kelompok ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp3,51 triliun sesuai kebutuhan yang dipaparkan Kementerian Sosial.
Ancaman Terhadap Program Sembako dan Pendidikan
Kementerian mencatat ada 420.000 keluarga yang berisiko tidak menerima bantuan sembako BPNT karena anggaran tambahan senilai Rp1,1 triliun belum tersedia. Selain itu, terdapat kekurangan anggaran untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat 2027 dimana 101.606 siswa terdampak akibat kekurangan anggaran sebesar Rp3,64 triliun.
Menteri Sosial menekankan dampak pendidikan akan langsung mengganggu proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat apabila dukungan anggaran tidak terpenuhi. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menggambarkan konsekuensi operasional dan pelayanan yang dapat terganggu.
Kelompok Anak Yatim Piatu dan Program Rehabilitasi
Terdapat 270.000 anak yatim piatu yang membutuhkan dukungan atensi rehabilitasi, dengan estimasi anggaran sebesar Rp648 miliar yang belum tersedia. Kekurangan anggaran untuk layanan atensi ini berpotensi menggangu program pemulihan dan pembinaan bagi anak-anak yang termasuk kelompok rentan.
Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Program PPSE
Kementerian juga mengidentifikasi 5.133 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang menghadapi ketidakpastian penerimaan tali asih serta 390.000 keluarga penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang tidak mendapatkan anggaran graduasi. Kondisi ini menandakan risiko terhadap kesinambungan intervensi pemberdayaan dan mekanisme transisi keluar dari bantuan sosial.
Penyandang Disabilitas dan Cakupan Layanan
Untuk penyandang disabilitas, terdapat 70.510 calon penerima manfaat yang berpotensi tidak terjangkau layanan atensi secara penuh karena kapasitas saat ini hanya dapat menjangkau 14.743 orang. Kebutuhan anggaran untuk menjangkau target penuh dilaporkan sebesar Rp261 miliar.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran bukan sekadar angka di atas kertas karena setiap rupiah mewakili perlindungan bagi warga negara. Ia meminta dukungan Komisi VIII DPR agar alokasi yang diajukan dapat direalisasikan demi kelangsungan layanan sosial.
Pemaparan Kementerian Sosial yang memuat angka-angka rinci tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pembahasan anggaran lebih lanjut antara pemerintah dan legislatif. Keputusan terhadap permintaan tambahan anggaran akan menentukan kapasitas negara dalam menjaga jaringan pengaman sosial pada tahun anggaran 2027.
