Jakarta, Maret.id — Kementerian Pariwisata menerima pagu indikatif sebesar Rp1,010 triliun untuk tahun anggaran 2027, turun sekitar 29,6% dibanding alokasi 2026 yang mencapai Rp1,434 triliun. Penurunan ini menempatkan kementerian pada posisi fiskal yang lebih terbatas sementara target kinerja tahun mendatang justru meningkat signifikan.
Implikasi Penurunan Anggaran
Penurunan pagu indikatif berdampak pada ruang gerak program-program strategis kementerian, termasuk pengembangan destinasi, promosi, penyelenggaraan event, penguatan industri, investasi, dan pendidikan vokasi pariwisata. Keterbatasan anggaran diproyeksikan membatasi skala intervensi yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pengembangan sektor pariwisata.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa kementerian mendapat mandat target kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17,6 sampai 19,1 juta kunjungan. Target kunjungan wisatawan nusantara ditetapkan sebanyak 1,28 miliar perjalanan.
Target Devisa dan Penyerapan Tenaga Kerja
Target devisa pariwisata untuk 2027 dipatok pada rentang US$25,5 hingga US$28,6 miliar, sementara target penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata diperkirakan mencapai 27,33 juta orang. Angka-angka tersebut mencerminkan ambisi pemulihan yang berorientasi pada kontribusi makroekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Widiyanti menegaskan bahwa alokasi saat ini belum termasuk ke dalam bidang penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) pada anggaran 2027, padahal dukungan DAK dianggap penting untuk pembenahan amenitas dan penguatan destinasi di daerah. Ketidaktersediaan akses DAK pada 2027 dinilai dapat memperlambat upaya peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata di level daerah.
Permintaan Anggaran Tambahan dan Alasan Strategis
Kementerian Pariwisata mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk menjalankan program secara optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Dengan pagu indikatif Rp1,010 triliun, kementerian menghitung kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk mencapai target tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (17/6/2026), Widiyanti mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan tiap rupiah anggaran. “Kami memahami kondisi fiskal negara. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara fokus, efisien, dan berdampak,” ujarnya.
Widiyanti menekankan bahwa dukungan penganggaran bersifat strategis untuk menjaga daya saing pariwisata nasional. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya bersifat kelembagaan tetapi merupakan investasi bagi peningkatan promosi, penguatan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan event berkualitas.
Dukungan DPR dinilai penting untuk mendekatkan pagu anggaran ke level yang dianggap ideal oleh kementerian sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat meluas dan lebih merata ke masyarakat. Widiyanti mengapresiasi rekomendasi Komisi VII DPR RI yang dinilai memahami tantangan serta memberikan sokongan terhadap tugas-tugas kementerian.
Widiyanti juga menegaskan perlunya sinergi antara Pemerintah dan DPR dalam mengawal pembangunan pariwisata. “Kami memandang Pemerintah dan DPR memiliki fungsi yang sama penting dalam mengawal pembangunan pariwisata. Di tengah keterbatasan anggaran, kerja bersama menjadi kunci agar pariwisata tetap menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,” katanya.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi fokus kebijakan pada efektivitas penggunaan anggaran dan upaya mitigasi dampak penurunan pagu terhadap capaian target-target makro sektor pariwisata. Langkah-langkah prioritisasi program akan menjadi kunci dalam periode implementasi anggaran 2027.
