Jakarta, Maret.id — Pemerintah tengah berusaha menahan harga ayam dan telur di tingkat peternak agar tidak terus mengalami penurunan, dan salah satu langkah yang diusulkan adalah peningkatan konsumsi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan usulan tersebut setelah beragenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 18/6/2026.
Gagasan Keterlibatan Program MBG
Mentan Amran menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi penyajian ayam dan telur dalam menu MBG diharapkan dapat menjadi alat penyerapan produksi peternak domestik. “Kami langsung telepon kepala BGN, menyampaikan kalau bisa dalam satu minggu, biasanya konsumsi telur satu kali, bisa menjadi tiga kali, termasuk ayam,” kata Amran.
Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional
Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas perubahan menu dan frekuensi distribusi di program MBG agar komoditas peternakan mendapat penyerapan yang lebih besar. Usulan peningkatan frekuensi pelayanan ini disyaratkan pula harus mempertimbangkan aspek gizi, kelayakan logistik, serta kapasitas penerima manfaat di berbagai daerah.
Dialog dengan Pelaku Usaha Peternakan
Selain koordinasi antar-institusi, Kementerian Pertanian mengumpulkan peternak ayam dan telur untuk membahas langkah konkret menanggulangi tekanan harga di tingkat produsen. “Kami mengumpulkan peternak-peternak untuk ayam dan telur, kami kumpulkan, kami diskusi. Kemudian memberikan beberapa solusi,” ujar Amran.
Implikasi Harga dan Pendapatan Peternak
Pemerintah menilai peningkatan konsumsi melalui program pemerintah dapat membantu menyerap kelebihan pasokan sehingga turut menstabilkan harga di tingkat peternak. Menurut Amran, tren harga yang mulai merangkak naik menjadi tanda bahwa langkah koordinatif antara Kementerian Pertanian, BGN, dan pelaku usaha dapat berkontribusi pada pemulihan harga.
Pemerintah juga memandang bahwa penyerapan yang lebih besar terhadap produksi ayam dan telur tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi sekaligus mendukung pendapatan peternak yang rentan terhadap fluktuasi pasar. Implementasi usulan ini akan membutuhkan sinkronisasi distribusi, pemantauan kualitas gizi, dan penyesuaian anggaran yang relevan agar target program dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek mutu layanan kepada penerima manfaat.
Dalam pertemuan di Istana, pembahasan teknis diprioritaskan untuk menentukan frekuensi yang realistis, mekanisme suplai, serta peran masing-masing pemangku kepentingan agar intervensi kebijakan tersebut efektif. Langkah-langkah lebih lanjut akan dipantau oleh Kementerian Pertanian dan BGN untuk memastikan penyerapan produksi berjalan lancar dan memberikan manfaat ekonomi bagi peternak serta ketahanan pasokan pangan nasional.
