Jakarta, Maret.id — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa implementasi kebijakan biodiesel 50% (B50) berbasis minyak kelapa sawit pada 1 Juli 2026 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.
Kebijakan ini dirancang untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik yang ada.
Proyeksi Penghematan Devisa
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa penghematan devisa dari penerapan B50 diproyeksikan meningkat dibandingkan saat pemerintah menerapkan mandatori B40 pada tahun lalu.
“Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun,” kata Dwi kepada wartawan, dikutip Kamis (18/6/2026).
Dampak Ekonomi dan Sektor Sawit
Penerapan B50 diperkirakan akan menurunkan kebutuhan impor solar sehingga mendukung upaya pemerintah menuju kemandirian energi dan perbaikan neraca perdagangan energi.
“Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap,” terangnya.
“Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor,” terangnya.
“Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor,” terangnya.
Selain mengurangi impor, Kementerian ESDM menyebut program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
Perhitungan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mengalihkan nilai tambah dari produk mentah ke produk hilir yang memiliki kandungan ekonomi lebih tinggi.
Uji Teknis dan Implementasi
Kementerian menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan serangkaian uji teknis B50 sejak tahun lalu untuk menilai kompatibilitas bahan bakar baru ini pada berbagai sektor transportasi dan sektor industri.
Walaupun uji teknis di sejumlah sektor masih berlangsung, pemerintah menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut tetap akan dilakukan secara serentak mulai 1 Juli mendatang.
“Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak,” pungkasnya.
Penerapan serentak tersebut menuntut koordinasi intensif antar-kementerian, pelaku industri minyak dan gas, serta operator distribusi bahan bakar demi menghindari gangguan pasokan.
Perubahan rasio campuran biodiesel menjadi B50 akan menambah kebutuhan ester metil asam lemak (FAME) dari CPO sehingga industri oleochemical dan fasilitas blending perlu melakukan penyesuaian kapasitas.
Dampak harga domestik dan ekspor CPO juga menjadi variabel yang perlu dimonitor untuk menghindari tekanan inflasi pada komoditas pangan dan energi.
Untuk sektor perkebunan dan petani sawit, peningkatan nilai tambah yang diestimasikan diharapkan memperkuat pendapatan rumah tangga sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang lebih luas.
Namun, keberhasilan realisasi manfaat tersebut bergantung pada adanya kebijakan pendukung dalam aspek logistik, akses pembiayaan, serta sertifikasi dan keberlanjutan lingkungan.
Pasar energi dan pelaku industri akan mengamati bagaimana implementasi B50 mempengaruhi permintaan impor solar, struktur biaya bahan bakar, serta dinamika perdagangan energi nasional.
Pemerintah dan regulator diperkirakan perlu menyiapkan mekanisme pengawasan mutu bahan bakar dan langkah mitigasi terhadap kemungkinan dampak teknis pada mesin-mesin kendaraan dan alat berat.
Transformasi kebijakan energi ini menjadi bagian dari upaya jangka menengah untuk meningkatkan kemandirian energi dan mendorong nilai tambah domestik, sekaligus memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon.
Realitas di lapangan akan menentukan sejauh mana proyeksi penghematan devisa dan manfaat ekonomi yang diungkapkan dapat terealisasi secara penuh dalam periode mendatang.
