Jakarta, Maret.id — Bank Indonesia memperketat koordinasi dengan pemerintah guna membentengi perekonomian domestik dari dampak ketidakpastian global menyusul ketegangan geopolitik akibat perang di Timur Tengah yang pecah sejak akhir Februari 2026.
Respons Kebijakan dan Sinergi Fiskal-Moneter
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menekankan bahwa sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci utama untuk memitigasi risiko global agar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.
“Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita Pemerintah,” kata Ramdan dalam keterangan pers tertulisnya pada Kamis (18/6/2026).
Dinamika Global dan Dampak pada Kondisi Makro
Ramdan menyebut tensi ketidakpastian global sempat sedikit mereda menyusul adanya kesepakatan sementara (interim deal) antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada 14 Juni 2026, namun ia memperingatkan bahwa dampak kerusakan struktural akibat perang beberapa bulan terakhir telah meluas.
Perang tersebut memicu gangguan pada sektor produksi, jalur distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara yang berujung pada penurunan prospek ekonomi global, sehingga BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 tertahan di level rendah 3,0 persen dan tekanan inflasi global melonjak ke kisaran 4,4 persen.
Pasar keuangan global merespons kondisi ini dengan pengetatan di sejumlah bank sentral dan kenaikan imbal hasil aset-aset aman, sementara kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate, saat ini dipertahankan pada level 3,75 persen dan diperkirakan berpotensi naik seiring prospek inflasi yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut diperparah oleh pelebaran defisit fiskal AS yang mendorong imbal hasil (yield) US Treasury melonjak, tercatat masing-masing 4,49 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,18 persen untuk tenor 2 tahun per 17 Juni 2026, sehingga indeks dolar AS (DXY dan ADXY) menguat dan menyebabkan investor global mengalihkan preferensi ke aset safe-haven di negara maju.
Penguatan Ketahanan Eksternal sebagai Prioritas
Menimbang dinamika negosiasi AS-Iran yang masih sangat cair, BI menegaskan perlunya kewaspadaan penuh melalui penguatan respons bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.
Koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait diarahkan untuk menjaga aliran pembiayaan, menstabilkan pasar valuta asing, serta memastikan bahwa pembiayaan program prioritas pemerintah tetap terjangkau melalui dukungan sistem keuangan.
Kebijakan makroprudensial juga mendapat perhatian untuk menjaga stabilitas sektor perbankan, sementara kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi digital serta memperkuat inklusi keuangan.
Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meredam keterpaparan eksternal dan menjaga momentum pertumbuhan domestik di tengah tekanan global yang meningkat.
Konsumsi Domestik dan Belanja Pemerintah sebagai Penyangga
Di sisi domestik, aktivitas konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh tinggi berkat akselerasi belanja program prioritas, termasuk momentum pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Stimulus belanja negara tersebut berperan langsung dalam menjaga daya beli dan tingkat keyakinan konsumen di sektor rumah tangga, sementara investasi menunjukkan perbaikan yang tercermin pada Purchasing Manager Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi khususnya didukung investasi bangunan terkait proyek pemerintah.
Dari sisi eksternal, BI menilai pentingnya mendorong ekspor untuk memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia sebagai sumber tambahan dukungan bagi perekonomian nasional di tengah melambatnya prospek pertumbuhan global.
Kebijakan fiskal yang akomodatif namun terarah dan langkah-langkah untuk memperkuat iklim investasi menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemulihan ekonomi domestik.
Bank Indonesia menyatakan akan terus memantau aliran modal, volatilitas nilai tukar, dan indikator keuangan lainnya untuk menetapkan respons kebijakan yang tepat waktu dan terkoordinasi.
Penguatan koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan pengawas sistem keuangan diharapkan mampu menahan guncangan eksternal sekaligus menjaga ruang fiskal untuk program-program prioritas.
BI optimis target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 tetap berada di jalur yang benar dengan mengoptimalkan stimulus sisa tahun demi menggali sumber-sumber pertumbuhan baru dari dalam negeri.
“Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen,” tandas Ramdan.
