Pemerintah Tegaskan Pertamax Belum Turun, Pasokan Terganggu Hingga Selat Hormuz Dibuka!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah menyatakan belum memiliki rencana menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax meski ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dilaporkan mulai mereda. Keputusan itu diambil sambil menunggu kepastian implementasi kesepakatan perdamaian serta bukti nyata pembukaan kembali jalur distribusi utama minyak dunia.
Warga melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Cikini, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Sikap Pemerintah terhadap Penyesuaian Harga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan evaluasi terhadap harga BBM non-subsidi hanya akan dilakukan setelah kondisi distribusi energi global benar-benar stabil. “Ya pertama kan penandatanganan, harapannya besok betul-betul bisa dilaksanakan. Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (19/6/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat penandatanganan perjanjian politik sebagai trigger otomatis bagi penurunan harga dalam negeri. Kebijakan harga akan mempertimbangkan fase implementasi dan dampak nyata terhadap aliran pasokan minyak mentah global.
Pertimbangan Rantai Pasok Energi
Menurut Airlangga, pemerintah juga mengkaji dampak terhadap rantai pasok energi global sebagai bagian dari pertimbangan kebijakan harga BBM domestik. Alur logistik, kapasitas pengiriman, dan tingkat stok di terminal serta kilang akan menjadi variabel yang menentukan sebelum ada penyesuaian harga.
“Ini kan tidak otomatis, kita lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian,” ujar Airlangga, menegaskan perlunya verifikasi terhadap realisasi teknis di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan fokus pemerintah pada stabilitas pasokan dan mitigasi risiko volatilitas pasar energi.
Peran Selat Hormuz dalam Distribusi Minyak
Selat Hormuz disebut sebagai salah satu jalur strategis pengiriman minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara konsumen utama. Kembalinya akses aman melalui Selat Hormuz dianggap krusial karena berpengaruh langsung pada biaya angkut, waktu pengiriman, dan stabilitas harga di pasar internasional.
Pemerintah menekankan bahwa pembukaan jalur tersebut harus tampak dalam data pengiriman dan penerimaan komoditas sebelum efeknya ditranslasikan menjadi perubahan harga BBM domestik. “Ya barangnya sampai di mana kan kita lihat,” ungkapnya menandasi bahwa pemantauan fisik aliran komoditas menjadi prasyarat.
Implikasi Bagi Pasar Domestik dan Kebijakan
Bagi konsumen dan pelaku usaha domestik, posisi pemerintah ini mengindikasikan kemungkinan penyesuaian harga yang bersifat bertahap dan berbasis data. Kebijakan yang mengutamakan stabilitas pasokan diharapkan mengurangi risiko guncangan harga yang dapat mempengaruhi inflasi dan biaya logistik.
Sektor hulu-hilir migas, termasuk operator terminal dan perusahaan pelayaran, akan menjadi indikator awal perubahan arah kebijakan harga jika ada perbaikan signifikan pada aliran pasokan global. Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan secara intensif dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait sebelum mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi.
