4.000 Buruh Sepatu Nike Dirumahkan, DPR Dorong Optimalisasi Jaring Pengaman Pekerja untuk Mitigasi Dampak Ekonomi dan Stabilisasi Penyerapan…
Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyoroti langkah merumahkan 4.000 pekerja pabrik sepatu Nike di Kabupaten Bandung dan mendesak pemerintah menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi potensi PHK massal.
“Fenomena 4.000 buruh yang dirumahkan harus menjadi alarm dini untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pekerja Indonesia masih sangat rentan terhadap perubahan strategi bisnis global dan fluktuasi permintaan pasar internasional,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (22/6/2026), Yahya memaparkan bahwa struktur industri padat karya yang berorientasi ekspor kerap menjadi pihak pertama yang merasakan dampak ketika terjadi penurunan pesanan atau perubahan rantai pasok global.
“Karena itu, perhatian Pemerintah tidak cukup hanya tertuju pada penyelesaian status hubungan kerja, tetapi juga pada perlindungan keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya selama masa ketidakpastian tersebut,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
“Walaupun saat ini baru berupa potensi PHK, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi sebagai langkah antisipasi,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Yahya mengingatkan pemerintah telah menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja terdampak melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bantuan tunai selama enam bulan.
Pekerja yang kehilangan pekerjaan juga berhak mendapat bantuan pelatihan upskilling dan akses informasi peluang kerja baru dari program tersebut.
“Tentu jaring pengaman sosial bagi pekerja yang dirumahkan harus dioptimalkan karena mereka kini tidak memiliki penghasilan yang pasti. Sementara untuk program reskilling, upskilling, serta penempatan kembali tenaga kerja, kita harap Pemerintah bisa mengarahkan pada sektor-sektor yang masih tumbuh,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Menurut Yahya, dalam kondisi ekonomi yang kian dinamis, perlindungan pekerja tidak cukup berbentuk kompensasi pasca-pemutusan saja tetapi juga kemampuan negara membantu pekerja beradaptasi dengan perubahan pasar kerja.
“Sistem perlindungan tenaga kerja perlu bergerak lebih antisipatif. Ketika perusahaan mulai mengalami tekanan produksi, pemerintah harus memiliki mekanisme peringatan dini yang memungkinkan langkah mitigasi dilakukan sebelum gelombang perumahan pekerja meluas,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Yahya menekankan pentingnya memperkuat integrasi data ketenagakerjaan antara BPJS Ketenagakerjaan, kawasan industri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemetaan potensi gangguan terhadap tenaga kerja.
“Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketahanan tenaga kerja nasional tidak hanya ditentukan oleh penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga oleh kemampuan sistem ketenagakerjaan melindungi pekerja ketika menghadapi guncangan ekonomi,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Ia merekomendasikan percepatan transformasi sektor manufaktur lewat penguatan industri pendukung, peningkatan produktivitas tenaga kerja, kemudahan logistik, dan adopsi teknologi produksi.
“Jika tidak, Indonesia berisiko terus berada pada posisi rentan terhadap keputusan bisnis yang dibuat jauh di luar negeri tetapi berdampak langsung terhadap pekerja di dalam negeri,” ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.
Sebagai informasi, PT Feng Tay yang menjadi produsen sepatu Nike di Kabupaten Bandung dikabarkan merumahkan 4.000 pekerjanya.
Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, menilai langkah perusahaan tersebut adalah alarm keras potensi PHK massal.
Perusahaan disebut merumahkan pekerja karena belum ada kepastian kelanjutan pesanan produksi sepatu Nike dan adanya keterlambatan pasokan bahan baku sebagai faktor tambahan.
Selama ini bahan baku produksi PT Feng Tay umumnya dipasok langsung oleh Nike, namun dinamika geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel diduga memengaruhi rantai pasok global sehingga Nike mengalihkan pemasok bahan baku ke vendor lain.
