Pemerintah Daerah Diminta Terus Dukung Pembangunan Perumahan Subsidi untuk Dorong Pertumbuhan Sektor Konstruksi, Serapan Tenaga Kerja, dan…
Jakarta, Maret.id — Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk terus memberikan dukungan terhadap pembangunan perumahan subsidi melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat kunjungan kerja di Jayapura, Senin (22/6/2026).
“Kemudahan tersebut akan mendorong pengembang membangun lebih banyak rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Sektor perumahan, menurut pemerintah, memiliki efek berganda yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
Pemerintah menilai perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar sektor swasta terdorong berpartisipasi aktif dalam pembangunan perumahan.
“Pengembang harus terus kita dukung agar bisa membangun lebih banyak rumah untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta yang membutuhkan akses pembiayaan rumah yang terjangkau,” ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Mendagri juga meminta dukungan dari seluruh kepala daerah untuk mengimplementasikan kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau BPHTB dan PBG gratis, biaya pembangunan menjadi lebih murah otomatis pengembang akan semakin terdorong membangun rumah, Dampaknya bukan hanya pada sektor perumahan tetapi juga menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja,” ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah menekankan bahwa pembangunan kawasan hunian juga memberikan manfaat fiskal bagi pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta naiknya aktivitas ekonomi di wilayah yang sebelumnya merupakan lahan kosong.
“Iklim pembangunan rumah oleh swasta harus kita dorong, Tanah kosong pajaknya relatif kecil, tetapi ketika dibangun menjadi perumahan, akan muncul penerimaan dari pajak bumi dan bangunan serta aktivitas ekonomi yang lebih besar,” ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Muhammad Tito Karnavian tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebelum mengemban tugas di Kementerian Dalam Negeri.
