Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penutupan 700 hingga 800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2026, di Bangkalan, Jawa Timur.
“Kami sudah menutup kurang lebih 240 BUMN, tidak ada yang untung, rugi terus,” kata Prabowo. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena banyak BUMN yang menunjukkan kinerja yang tidak optimal.
Menurut Presiden, penutupan perusahaan-perusahaan ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir 2026. “Ujung-ujungnya kami akan menutup 800 perusahaan negara, minimal 700 lah,” tuturnya.
Prabowo menekankan bahwa penutupan 240 BUMN ini akan menghemat anggaran negara. Ia menyebutkan, biaya yang dikeluarkan untuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan yang tidak produktif dapat dihemat.
“Kalau dihitung misalnya empat direksi dan empat komisaris gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, sudah berapa uang yang keluar,” ujarnya. Menurutnya, penghematan ini dapat mencapai triliunan rupiah.
Presiden menegaskan pentingnya restrukturisasi BUMN agar dikelola secara profesional. Ia berharap BUMN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prabowo juga meminta untuk menghentikan praktik tata kelola yang buruk di BUMN. “Sehingga negara tidak terus merugi karena pengelolaan BUMN yang tidak benar,” ucapnya.
