Menkeu Purbaya Tegaskan Belum Ada Rencana Ambil Saham BEI, Pemerintah Fokus Jaga Stabilitas Pasar Modal dan Kepercayaan Investor
Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum memiliki rencana untuk mengambil kepemilikan saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat merespons perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Sampai sekarang sih belum,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Aturan baru tersebut membuka peluang bagi sejumlah lembaga negara, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), untuk menjadi pemegang saham BEI.
Ketentuan mengenai kemungkinan kepemilikan instansi negara itu tercantum dalam Pasal 8B ayat (1) UU P2SK yang perubahan terbarunya disahkan pada 4 Juni 2026.
Regulasi juga menegaskan bahwa setiap potensi kepemilikan saham oleh lembaga negara harus tetap menjaga independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8B ayat (2).
Pasal 8 ayat (1) UU P2SK menyebut BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak saling terafiliasi.
Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek.
Sementara Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa pemegang saham BEI dapat terdiri atas individu maupun badan hukum Indonesia, baik yang berstatus Anggota Bursa Efek maupun bukan.
“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tutur Pasal 8 ayat (4), UU P2SK.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat (5).
Sikap Kementerian Keuangan yang menegaskan belum ada rencana kepemilikan saham di BEI memberikan kepastian sementara terhadap pertanyaan publik mengenai peran pemegang saham negara dalam pengelolaan bursa.
Penerapan aturan lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan akan menentukan mekanisme teknis dan batasan untuk memastikan tata kelola BEI tetap profesional dan independen.
