Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto meresmikan ruas Jalan Kedungdung–Bringkoning di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Ruas jalan tersebut dibangun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan dukungan percepatan penanganan jalan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah pada ruas-ruas strategis yang terkendala keterbatasan anggaran.
“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan capaian pelaksanaan IJD membuktikan komitmen pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur kini menjangkau seluruh pelosok secara lebih inklusif dan merata.
“Infrastruktur jalan yang diresmikan hari ini merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa. Kami meyakini dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang,” ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Dody juga menegaskan arahan Presiden agar penanganan jalan daerah memperhatikan pelebaran sehingga dapat dilewati dua kendaraan roda empat secara berpapasan, dari lebar semula sekitar 3 meter menjadi sekitar 8 meter.
Pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 mencakup penanganan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi dengan total nilai investasi sebesar Rp5,41 triliun.
Di Pulau Sumatra, penanganan meliputi Aceh 26,38 km; Sumatera Utara 7,10 km; Sumatera Barat 13,52 km; Riau 20,31 km; Jambi 38,30 km; Sumatera Selatan 15,22 km; Bengkulu 27,36 km; Lampung 19,48 km; Bangka Belitung 21,03 km; dan Kepulauan Riau 13,67 km.
Di Pulau Jawa, pelaksanaan mencakup Jawa Barat 50,99 km; Jawa Tengah 132,62 km; Daerah Istimewa Yogyakarta 13,07 km; Jawa Timur 53,78 km; serta Banten 19,20 km.
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara ditangani pada Bali 31,19 km; Nusa Tenggara Barat 18,53 km; dan Nusa Tenggara Timur 84,52 km.
Kalimantan mendapatkan penanganan pada Kalimantan Barat 34,72 km; Kalimantan Tengah 9,52 km; Kalimantan Selatan 36,52 km; Kalimantan Timur 14,58 km; dan Kalimantan Utara 5,07 km.
Di Sulawesi, ruas yang ditangani meliputi Sulawesi Utara 30,70 km; Sulawesi Tengah 63,09 km; Sulawesi Selatan 62,54 km; Sulawesi Tenggara 54,98 km; Gorontalo 24,06 km; dan Sulawesi Barat 54,45 km.
Wilayah timur Indonesia mencakup Maluku 31,92 km; Maluku Utara 41,55 km; Papua Barat 27,92 km; Papua 7,70 km; Papua Pegunungan 3,60 km; Papua Tengah 12,62 km; Papua Barat Daya 14,81 km; dan Papua Selatan 13,40 km.
Keberadaan ruas-ruas jalan hasil pelaksanaan IJD diharapkan memberikan manfaat langsung seperti memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan akses ke pusat pelayanan publik, memperkuat rantai distribusi hasil produksi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Program ini merupakan bagian dari implementasi visi PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen dengan tujuan menekan biaya logistik, memperkuat sentra produksi, dan membuka peluang investasi di berbagai wilayah.
