Jakarta, Maret.id — Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah melanjutkan pemberlakuan sistem ganjil-genap plat nomor kendaraan untuk pengisian BBM subsidi di SPBU.
Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari menyatakan penertiban BBM bersubsidi diatur melalui Surat Edaran Bupati Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 19 Juni 2026.
“Salah satu poin di SE Bupati pemberlakuan sistem ganjil-genap kendaraan yang mengisi BBM subsidi di SPBU sejak 19 Juni 2026; sekarang santrean motor, mobil, truk di SPBU mulai berkurang…” ujar Burhanuddin Pawennari, Wakil Bupati Nabire.
“Antrean kendaraan di sekitar SPBU selama ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu; antrean yang parah juga bisa menyebabkan risiko kecelakaan…” ujar Burhanuddin Pawennari, Wakil Bupati Nabire.
Kebijakan ganjil-genap ini mendapat respon beragam dan masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat setempat.
Seorang pengemudi ojek menyampaikan bahwa penerapan aturan tersebut berdampak pada pekerjaannya karena membutuhkan pasokan BBM yang lebih tinggi untuk menunjang aktivitas harian.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusinya…” ujar Burhanuddin Pawennari, Wakil Bupati Nabire.
Penerapan yang dinyatakan efektif oleh pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya menertibkan distribusi BBM subsidi sekaligus mengurangi gangguan lalu lintas dan risiko keselamatan di sekitar SPBU.
