Jakarta, Maret.id — Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada landasan prinsip, mekanisme keuntungan, dan pola operasional yang diterapkan.
Kedua jenis bank tersebut sama-sama berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
Bank konvensional beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan perbankan umum yang berlaku.
Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan Al‑Qur’an, hadis, serta fatwa dari lembaga fatwa yang berwenang.
Dalam praktiknya, bank syariah menghindari unsur riba, gharar, maysir, serta transaksi yang berkaitan dengan objek atau kegiatan yang dinilai tidak halal.
Sistem keuntungan pada bank konvensional umumnya berbasis bunga dengan persentase yang ditetapkan sebelumnya.
Sebaliknya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama dan menyesuaikan dengan hasil usaha yang diperoleh.
Secara operasional, bank konvensional kerap menggunakan skema pinjam‑meminjam dengan penerapan bunga dan perjanjian umum sesuai aturan nasional.
Bank syariah menggunakan beragam akad sesuai prinsip syariah, antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah, untuk mengatur hubungan dan layanan keuangan.
Setiap akad tersebut memiliki fungsi yang berbeda tergantung jenis layanan, baik untuk simpanan, investasi, maupun pembiayaan.
Dalam pengelolaan dana, bank konvensional memiliki keleluasaan menempatkan dana pada berbagai sektor usaha selama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bank syariah membatasi penempatan dana pada sektor usaha yang sesuai prinsip syariah dan tidak menempatkan dana pada bisnis yang bertentangan dengan syariat, seperti perjudian atau miras.
Hubungan antara bank dan nasabah pada bank konvensional umumnya berbentuk hubungan kreditur dan debitur.
Pada bank syariah, bentuk hubungan lebih variatif sesuai akad, misalnya kemitraan, penjual‑pembeli, pemberi sewa‑penyewa, serta pengelola dan pemilik dana.
Salah satu keunggulan bank syariah adalah fungsi sosial yang lebih eksplisit, termasuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, hingga wakaf.
Fungsi sosial semacam ini tidak menjadi fitur khusus pada seluruh operasi bank konvensional sehingga menjadi pembeda penting dalam konteks ekonomi syariah.
Dari sisi pengawasan, bank konvensional diawasi oleh regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta struktur pengawasan internal perusahaan.
Bank syariah memiliki pengawasan tambahan dari Dewan Pengawas Syariah dan otoritas fatwa nasional untuk memastikan produk dan operasional tetap sesuai prinsip syariah.
Dalam penerapan denda dan penanganan keterlambatan, bank konvensional cenderung menerapkan denda dengan nominal tertentu sesuai ketentuan.
Bank syariah menekankan ketentuan akad dan prinsip keadilan dalam penanganan keterlambatan serta menyusun mekanisme yang selaras dengan prinsip syariah sejak awal perjanjian.
Memahami perbedaan tersebut penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memilih layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, prinsip, dan tujuan pengembangan usaha.
Untuk pelaku usaha yang mencari pembiayaan berbasis prinsip syariah, program KUR Syariah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan tanpa memerlukan barang jaminan.
Program pembiayaan berbasis syariah tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha seperti pembelian barang dagangan, persediaan, dan perlengkapan operasional.
KUR Syariah dinyatakan sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang mengatur produk keuangan syariah sehingga menjadi pilihan bagi yang menghindari unsur riba.
Pilihan jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, umumnya mulai dari 12 hingga 36 bulan, memberikan opsi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan usaha.
