Jakarta, Maret.id — Kurs pajak adalah nilai tukar mata uang asing yang digunakan sebagai dasar perhitungan transaksi perpajakan dan pengurusan pembayaran pajak di Indonesia.
Kementerian Keuangan menetapkan kurs pajak setiap minggu melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang berlaku selama tujuh hari.
Setelah masa berlaku KMK berakhir, pemerintah menerbitkan kembali surat keputusan untuk menentukan kurs pajak berikutnya.
Kurs pajak dikenal pula sebagai Kurs Pajak Mingguan dan bersifat fluktuatif karena bergantung pada perubahan nilai dolar AS sebagai patokan utama.
Misalnya, harga 1 USD hari ini adalah Rp16.712, tetapi nominal tersebut dapat berubah menjadi lebih besar atau kecil pada hari berikutnya.
Kurs pajak menjadi acuan penting bagi wajib pajak saat menyusun laporan pajak, khususnya bagi pelaku usaha yang melakukan perdagangan internasional.
Dasar hukum penerapan kurs pajak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM yang telah diubah melalui Undang‑Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Dalam Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa perhitungan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) harus dikonversi ke Rupiah menggunakan kurs pajak.
Kurs pajak digunakan untuk sejumlah transaksi perpajakan, antara lain impor Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
Selain transaksi tersebut, kurs pajak juga difungsikan untuk penghitungan beberapa jenis pungutan dan pajak lainnya sesuai ketentuan perundang‑undangan.
Bea Masuk adalah pungutan atas barang impor yang masuk ke dalam negeri dan umumnya diberlakukan berdasarkan tarif yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
Secara umum perhitungan Bea Masuk mengikuti rumus sederhana: Bea Masuk = Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) x Tarif Bea Masuk.
Komponen NDPBM mencakup nilai asuransi, harga barang, dan ongkos kirim yang harus dihitung dengan pemberlakuan kurs pajak.
Selain Bea Masuk, pelaku usaha dalam kegiatan impor umumnya juga dikenakan PPh Pasal 22 Impor, PPN, serta PPnBM sesuai ketentuan.
Secara umum Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penerimaan atau perolehan penghasilan dalam satu tahun pajak.
Untuk perhitungan PPh khusus impor barang dan jasa, formula yang digunakan yakni NDPBM ditambah Bea Masuk dan tarif Bea Masuk sebesar 75%.
Bea Keluar dikenakan pada aktivitas ekspor untuk barang-barang yang keluar dari wilayah dalam negeri dan umumnya berlaku pada sumber daya alam atau produk mentah dan setengah jadi.
Perhitungan Bea Keluar dapat menggunakan formula: Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor Satuan Barang x Kurs Pajak.
Pemerintah mengenakan PPN kepada wajib pajak saat terjadi transaksi penyerahan barang maupun jasa kena pajak dengan tarif umum sebesar 10%.
Tarif PPN dapat berbeda sesuai ketentuan menjadi lebih rendah (misalnya 5%) atau lebih tinggi hingga 15%, sedangkan PPnBM fokus pada barang mewah dengan tarif minimal 10% dan maksimal 20%.
Untuk aktivitas ekspor barang atau jasa yang termasuk objek PPnBM, tarif yang dikenakan dapat bernilai 0% sesuai pengaturan ekspor.
Tarif PPN dan/atau PPnBM wajib dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap akhir bulan sesuai ketentuan pemungutan.
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan bahwa beberapa komponen pajak secara khusus harus menggunakan kurs pajak resmi dalam perhitungannya, termasuk PPh, PPN, dan PPnBM.
PPh mencakup berbagai bentuk penghasilan wajib pajak seperti gaji, bonus, pensiun, keuntungan usaha, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 36 Tahun 2008.
PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi di dalam negeri, sedangkan PPnBM diatur dalam ketentuan PPN dan dikenakan pada penyerahan barang mewah, termasuk ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.
Dalam ranah kepabeanan, segala aktivitas barang masuk dan keluar yang berkaitan dengan Bea Masuk dan Bea Keluar menggunakan kurs pajak sebagai bagian dari dasar penghitungan pungutan.
Barang kiriman dari luar negeri dengan nilai pabean maksimum FOB USD50 per orang per kiriman diatur khusus dalam ketentuan pabean, namun pengenaan PDRI dan pungutan lain tetap berlaku sesuai batas yang ditetapkan.
Jika nilai kiriman melebihi batas tersebut, maka barang tersebut dikenai Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan PPh sesuai peraturan yang berlaku.
Petugas Bea dan Cukai wajib melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap barang kiriman yang masuk serta memastikan pemberitahuan dan pengawasan dilakukan secara efektif.
Barang kiriman hanya dapat dikeluarkan setelah penerima memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pabean dan mendapat persetujuan dari petugas Bea Cukai.
Aturan mengenai kepabeanan dan penerapan kurs pajak diuraikan lebih lanjut dalam Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Ketentuan tentang cukai termuat dalam Undang‑Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang menetapkan pungutan terhadap barang‑barang tertentu yang peredarannya perlu dikontrol.
Cukai berlaku untuk barang yang konsumsi atau peredarannya harus diawasi, termasuk hasil tembakau dan minuman beralkohol, serta pengaturannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pembebasan cukai terhadap barang kiriman diatur dengan ketentuan maksimal 350 ml untuk Minuman Mengandung Etil Alkohol per alamat penerima.
Untuk hasil tembakau, ketentuan pembebasan setiap alamat penerima adalah paling banyak 40 batang rokok, 10 cerutu, dan 40 gram tembakau iris, sementara kelebihan akan dikenai pemungutan sesuai aturan.
Pemungutan cukai dan pemungutan bea masuk pada barang kiriman umumnya dilaksanakan melalui pola official assessment dimana petugas Bea Cukai melakukan perhitungan dan pemungutan.
Dalam hal kiriman melebihi ketentuan atau melanggar peraturan, barang dapat dikenai sanksi administrasi hingga pemusnahan oleh petugas sesuai ketentuan yang berlaku.
