Jakarta, Maret.id — Pemerintah menargetkan rampungnya 40.000 Koperasi Desa Merah Putih dan memulai operasional pada Oktober 2026 sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.
Penyelesaian pembangunan puluhan ribu KDMP menjadi prioritas agar layanan dan distribusi bantuan berjalan sesuai jadwal.
“Sekarang fokus kita selesaikan,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai Rp40 ribu tahun ini,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu (5/7/2026).
Pemerintah menargetkan pembangunan KDMP selesai pada September 2026 agar koperasi dapat mulai melayani masyarakat pada Oktober 2026.
“Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Pemerintah juga berencana memusatkan penyaluran berbagai program bantuan melalui KDMP untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi distribusi di desa.
“Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop (disimpan) ke kopdes,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Dari kopdes membagikan ke masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
KDMP diproyeksikan pula menjadi offtaker yang membeli langsung produksi pertanian dan perikanan untuk memastikan harga yang lebih layak bagi petani dan nelayan.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan operasional KDMP di daerah masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat,” ujar Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Penetapan jumlah, pengurangan (KDMP) itu harus aturan pusat,” ujar Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan,” ujar Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Di Sulawesi Selatan kepengurusan dan manajemen Kopdes Merah Putih telah terbentuk dengan total 3.059 pengurus yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Pemerintah berharap skema ini menstabilkan harga bagi petani dan nelayan serta memperlancar penyaluran subsidi dan bantuan hingga ke tingkat desa.
Kementerian terkait dan pemerintah daerah akan terus memantau pelaksanaan serta menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan di lapangan.
