Jakarta, Maret.id — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik meski terjadi gejolak politik dan geopolitik internasional.
“Presiden Prabowo Subianto menjamin BBM bersubsidi ini tersedia untuk seluruh masyarakat secara khususnya para nelayan,” ujar Fathul Nugroho, Anggota Komite BPH Migas RI.
BPH Migas memiliki sembilan komite yang ditugaskan pemerintah untuk mengawasi stok, pengadaan, dan distribusi BBM bersubsidi maupun nonsubsidi di seluruh negeri.
Pengadaan dan distribusi BBM bersubsidi merupakan amanat Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021 yang menegaskan pemerintah pusat berkewajiban menjamin pendistribusian BBM ke seluruh wilayah Republik Indonesia.
“Kami menjamin pendistribusian BBM ini baik di perkotaan, desa dan titik-titik terjauh di daerah terluar, terdalam dan tertinggal,” ujar Fathul Nugroho, Anggota Komite BPH Migas RI.
Hingga saat ini harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar belum mengalami kenaikan, dengan harga pertalite berada di kisaran Rp10.000 per liter dan biosolar dipatok Rp6.800 per liter.
“Ini adalah salah satu upaya pemerintah membantu warga di tengah gejolak politik dan geopolitik dunia,” ujar Fathul Nugroho, Anggota Komite BPH Migas RI.
Secara normal harga minyak dunia berada di kisaran 60 dolar Amerika Serikat per barel, namun harga minyak dunia dari Januari hingga Juni 2026 rata-rata sudah mencapai 80 dolar AS per barel.
Sementara asumsi dalam APBN tahun berjalan adalah 70 dolar AS per barel, sehingga terdapat selisih 10 dolar AS per barel yang berimplikasi pada kebutuhan fiskal pemerintah.
“Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia ini, maka ada selisih 10 dolar AS per barel yang ditanggung pemerintah untuk menutupi kebutuhan fiskal ini,” ujar Fathul Nugroho, Anggota Komite BPH Migas RI.
