Jakarta, Maret.id — Pemerintah menetapkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan dan barang subsidi. Presiden Prabowo Subianto memeriksa Koperasi Desa Merah Putih.
Kebijakan itu diputuskan dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah, satu. Apa itu infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi diputuskan sudah,” kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
KDMP juga akan berfungsi sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi pertanian ketika harga komoditas di bawah ketentuan harga pemerintah.
“Nomor dua, dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan program KDMP diharapkan memberi manfaat ekonomi langsung bagi desa melalui pembagian keuntungan koperasi.
“Dari keuntungan itu ada 20 persen dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa,” kata Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Menurut Yandri, sisa keuntungan koperasi akan kembali kepada masyarakat desa sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa. Termasuk sisanya yang 80 persen akan kembali ke rakyat di desa itu,” tutur Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
