Jakarta, Maret.id — Pemerintah menargetkan penerapan campuran etanol 10 persen (E10) mulai 2027 sebagai langkah awal menuju implementasi E20.
“Proposal untuk etanol mandatori ini sudah kita lakukan sejak 2025 dan kajian kita sudah hampir selesai. E20 itu dalam perencanaan yang kita akan tetapkan nanti sampai dengan 2028-2029,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (21/7/2026).
Meski bertujuan memangkas impor bensin, pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak boleh menggantikan satu ketergantungan dengan ketergantungan baru pada impor etanol.
“Kita tidak pengin begitu kita terapkan E20 tapi etanolnya kita impor. Maka, sekarang kita mempersiapkan industrinya dulu,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pasokan bahan baku bioetanol akan digenjot dari komoditas pertanian lokal seperti singkong, tebu, dan jagung.
Bahlil menyebut strategi pentahapan ini meniru kesuksesan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang sudah berjalan matang di tanah air.
“Satu hingga dua tahun ini kita melakukan persiapan, setelah itu kita mandatory full E20,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Langkah ini dirancang mengikuti pola peta jalan biodiesel yang berkembang bertahap dari B10, B20, B30 hingga kini mencapai B50.
Untuk memperkuat ketersediaan bahan baku, pemerintah menyiapkan kawasan perkebunan tebu yang terintegrasi langsung dengan industri hilir.
“Begitu harga etanolnya naik, dia akan di-switch ke etanol. Tapi begitu harga gulanya naik, dia akan switch ke gula. Jadi, dua model ini akan kita lakukan dan ini sedang dilakukan pematangan terhadap beberapa industri dan perusahaan yang akan kembangkan,” tutur Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Jika berjalan sesuai rencana, kebijakan ini diharapkan mengurangi impor bahan bakar fosil sekaligus mendorong nilai tambah dan serapan produk pertanian lokal.
