Jakarta, Maret.id — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pemantauan intensif terhadap harga, stok, distribusi, dan kondisi produsen di masing-masing wilayah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Hermawan, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas.
“Penguatan koordinasi menjadi faktor penting untuk memastikan keseimbangan harga di seluruh rantai pasok sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali,” kata Hermawan, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas.
Keterangan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 21 Juli 2026.
Hermawan menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini potensi gejolak harga dan pasokan.
“Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga terlalu tinggi di tingkat konsumen, tetapi pemerintah juga harus hadir ketika harga di tingkat produsen jatuh terlalu rendah,” kata Hermawan, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas.
Ia meminta pemda memastikan kelancaran distribusi logistik dan memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan terhadap potensi penimbunan dan praktik perdagangan yang tidak sehat.
“Segera lakukan intervensi apabila harga berada di bawah HPP atau HAP di tingkat produsen maupun di atas HET atau HAP di tingkat konsumen,” kata Hermawan, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stabilitas pangan harus dijaga dengan menyeimbangkan kepentingan seluruh pelaku rantai pasok, mulai produsen hingga konsumen.
Menurut Amran, petani dan peternak harus mendapat harga yang wajar agar tetap berproduksi, sementara masyarakat berhak memperoleh pangan yang aman, cukup, dan terjangkau.
“Yang nomor satu adalah stabilisasi pasokan dan harga. Jadi sekarang ini beras kita aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang aman, telur, daging, ini semua aman. Sekarang (tinggal) bagaimana menjaga stabilisasi harga,” kata Andi Amran Sulaiman, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian.
Sebagai langkah konkret, Bapanas bersama pemda, BUMN pangan, dan pemangku kepentingan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hingga pertengahan Juli 2026, program GPM telah menjangkau 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota, dengan target penyelenggaraan 390 kegiatan yang diprioritaskan di daerah dengan tekanan harga pangan tertinggi.
Pemerintah juga mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan realisasi distribusi antar daerah mencapai 159.916 kilogram komoditas.
Termasuk dalam distribusi tersebut adalah pengiriman 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi untuk membantu memperbaiki harga di tingkat peternak sekaligus menjaga pasokan di daerah tujuan.
Upaya stabilisasi dilanjutkan melalui penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan realisasi 493 ribu ton atau 59,57 persen dari target 828 ribu ton.
Penyaluran SPHP beras diprioritaskan ke daerah dengan harga beras tinggi, wilayah kepulauan, kawasan perbatasan, dan daerah yang mengalami kendala distribusi.
Untuk SPHP Jagung, realisasi penyaluran tercatat 84.172 ton atau 39,48 persen dari pagu 213.200 ton, yang diharapkan menekan biaya pakan peternak sehingga harga telur dan daging ayam ras tetap stabil.
Pemerintah juga memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan menyalurkan bantuan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Juli hingga September 2026 sebagai stimulus ekonomi dan upaya memperkuat daya beli masyarakat.
Langkah-langkah ini diharapkan memperkecil risiko gejolak harga dan menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan permintaan dan dinamika distribusi.
