Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menindak tegas dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga disalurkan kepada kegiatan pertambangan.
Ia juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera menindak dua SPBU yang terindikasi melakukan penyelewengan subsidi BBM kepada jaringan mafia BBM.
Rohid meminta pemeriksaan menyeluruh dan sanksi tegas apabila kedua SPBU tersebut terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.
Ia menekankan pengawasan tidak cukup hanya kepada pihak pembeli dan penyalur ilegal, tetapi juga harus menyasar SPBU yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya penyelewengan subsidi negara.
Rohid menyebut ada laporan dugaan penyelewengan solar bersubsidi di sejumlah daerah, termasuk Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, dan meminta BPH Migas mengirim tim pemeriksa segera.
“Saya pertama ingin mengapresiasi Kepala BPH Migas hari ini, yang memang sudah banyak turun ke lapangan untuk menindak,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
Pernyataan itu dikutip Rabu (22/7/2026).
Ia menyoroti dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di Kabupaten Sidikalang, Sumatera Utara, termasuk indikasi keterlibatan oknum pengawas dan aparat penegak hukum.
“Ini ada di Provinsi Sumatera Utara, letaknya di Kabupaten Sidikalang,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Nah, ini ada indikasi pengawas itu bermain dan dia menjual BBM solar,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Ada indikasi aparat penegak hukum juga yang terlibat di sini,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Jadi, saya sampaikan hari ini, Pak Kepala harus lebih berani ke depannya,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Jangan pandang bulu, Pak Kepala,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Jangan gara-gara mungkin ada aparat di situ, jadi ragu-ragu,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Perintah Presiden Prabowo hari ini jelas, Pak. Siapa pun backing-nya, siapa pun backup-nya, tangkap, Pak!” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
Rohid meminta BPH Migas segera mengirim tim untuk memeriksa SPBU yang diduga menjadi lokasi penyelewengan dan menindak pelaku tanpa pandang bulu.
“Saya minta Kepala BPH besok segera kirim tim ke mari,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Cek siapa pelaku-pelakunya,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Silakan ditangkap, Pak, di SPBU ini,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
Selain Sumatera Utara, Rohid juga menyoroti dugaan penyaluran BBM bersubsidi kepada perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur.
“Nah, ini SPBU di Kalimantan Timur, Pak Wadirut,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Jadi, banyak sekali laporan dari Kaltim,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Banyak sekali SPBU yang menjual ke tambang-tambang,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Itu sudah lumrah,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Kita enggak usah bicara tutup-tutupan, ini sudah lumrah di sana,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
Rohid mengingatkan bahwa BBM bersubsidi dibiayai oleh anggaran negara dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, sehingga penyalahgunaan merugikan keuangan negara dan masyarakat.
“Yang seperti ini harus dievaluasi,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Jangan sampai regulator-regulator, oknum-oknumnya, ikut bermain di sini,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Karena sudah cukup jelas, BBM subsidi ini dibiayai oleh negara,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Bukan pakai uang kita pribadi, tetapi uang negara, Pak,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Biar jelas,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
Untuk memperkuat pengawasan, Rohid mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di Komisi XII DPR RI khusus menangani mafia BBM.
“Saya mungkin izin memberikan saran, Pimpinan. Ke depannya, untuk mem-backup BPH Migas ini, kita bentuk panja, Pimpinan,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Mafia BBM ini luar biasa. Kita enggak tahu siapa pelakunya dan mana saja orangnya,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
Rohid menegaskan penindakan tegas diperlukan demi kepentingan masyarakat luas dan meminta Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi kepada SPBU yang terbukti melanggar.
“Nah, saya minta tindak tegas, Pak, hari ini,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Apalagi sekarang zamannya Presiden kami, Presiden Prabowo Subianto,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Enggak usah main-main, Pak,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Hari ini saya sampaikan, ini untuk rakyat, kembali untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
“Saya sampaikan dengan tegas hari ini di sini,” kata Muhammad Rohid, Anggota Komisi XII DPR RI.
Tuntutan Rohid menambah tekanan pada otoritas pengawas dan operator pelaksana distribusi BBM untuk memperketat audit dan pengawasan lapangan agar subsidi tepat sasaran.
