Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mendesak pemerintah segera menyiapkan Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
“Harapan kita secepat mungkin. Jadi, memang sekarang pemerintah sudah lagi mengkaji beberapa wilayah. Saya dengar di Bali ada mungkin dua atau tiga wilayah yang lagi mereka pertimbangkan,” kata Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Hekal menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan daerah lain yang dipersiapkan sebagai PFII dan mendorong percepatan realisasi agar tidak terjebak pada proses pemilihan lokasi yang berkepanjangan.
“Kita berharap bisa segera diwujudkan karena kembali tadi, gelombang goncangan yang terjadi di global ini, ini kan enggak akan selamanya. Dan orang, yang yang berusaha mencari tempat ini juga kalau sudah menemukan tempat, nanti akan lama lagi dia baru nyari tempat baru. Jadi kita harus tangkap dia sedini mungkin. Jadi harapannya secepat,” kata Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
Sebelumnya DPR telah mengesahkan RUU PFII menjadi undang-undang.
Dalam undang-undang tersebut tidak diatur daerah mana yang akan didirikan PFII.
Hekal menegaskan kewenangan yang mengusulkan daerah PFII sepenuhnya berada pada Menteri Keuangan sebagai pihak yang menyampaikan usulan kepada Presiden.
“Jadi, siapapun yang ingin mengusulkan, harus mengusulkan kepada Menteri Keuangan. Di situ akan dikaji, tentu ada syarat minimum lah. Misalnya wilayahnya memenuhi syarat, feasibility study-nya memadai, permodalannya jelas harus memadai, kira-kira bayangan tenaga ahli, orang-orangnya, SDM-nya sudah ada atau belum,” kata Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.
Langkah percepatan pemilihan lokasi PFII dinilai penting untuk menangkap aliran modal internasional yang mencari basis baru di tengah ketidakpastian global, dengan penilaian berbasis studi kelayakan, kapasitas permodalan, dan ketersediaan sumber daya manusia.
