Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Gapensi Andi Rukman N. Karumpa mengatakan sektor jasa konstruksi menjadi salah satu bidang yang merasakan dampak positif dari program pembangunan pemerintah usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pengurus Kadin Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Andi Rukman, yang juga Ketua Forum Jasa Konstruksi Indonesia, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden dalam memperkuat pembangunan nasional.
Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah telah membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia dan menimbulkan optimisme di kalangan pengusaha.
“Bapak telah mampu menavigasikan negara yang sungguh sangat baik khusus di bidang konstruksi. Bapak telah menggelontorkan seribu triliun lebih untuk dana infrastruktur. Merah putih, dapur, cetak sawah, kampung nelayan, sekolah rakyat, irigasi, dan luar biasa,” ujar Andi Rukman N. Karumpa, Ketua Umum Gapensi dan Ketua Forum Jasa Konstruksi Indonesia.
Selain besarnya alokasi dana untuk pembangunan, Andi Rukman mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 yang dinilai menjadi terobosan bagi pelaku UMKM di sektor jasa konstruksi.
“Bapak Presiden telah membuatkan kami Perpres 46 yang belum pernah dibuat presiden sebelumnya, yakni penunjukan langsung kepada UMKM dengan nilai 0 sampai Rp400 juta,” ujar Andi Rukman N. Karumpa, Ketua Umum Gapensi dan Ketua Forum Jasa Konstruksi Indonesia.
Lebih lanjut, ia menilai program revitalisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dijalankan pemerintah turut memberikan dampak positif terhadap layanan publik.
“Pekerjaan proyek revitalisasi pendidikan dan kesehatan; ribuan sekolah dan puskesmas telah diperbaiki,” ujar Andi Rukman N. Karumpa, Ketua Umum Gapensi dan Ketua Forum Jasa Konstruksi Indonesia.
Apresiasi tersebut mencerminkan dukungan dunia usaha terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah dan diharapkan mendorong pemerataan, memperkuat daya saing nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur di seluruh wilayah.
