Jakarta, Maret.id — Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan pengerjaan gedung pemerintahan di Kawasan Yudikatif IKN di Kalimantan Timur terus dikebut. Rerata kemajuan sejumlah bangunan di kawasan yudikatif mencapai 11,8% dan kemajuan pembangunan jalan kawasan tercatat 27,6% dengan panjang 7,8 kilometer.
“Khusus kemajuan pembangunan fisik Gedung MK dan Komisi Yudisial rata-rata 12,41%,” ujar Basuki Hadimuljono, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Luas gedung Mahkamah Konstitusi dipaparkan sekitar 44.691 meter persegi. Bangunan itu dilengkapi ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, serta berbagai area pendukung lainnya.
Pembangunan kawasan yudikatif dan pusat lembaga penegak hukum di KIPP IKN menghabiskan anggaran sekitar Rp3,1 triliun. Penyelesaiannya ditargetkan rampung pada Desember 2027 agar dapat mendukung fungsi penuh ibu kota baru Indonesia pada 2028.
Saat meninjau lokasi, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan keyakinan terhadap kesiapan proyek tersebut. “Optimis pembangunan IKN sesuai jadwal atau target yang telah ditentukan,” ujar Arsul Sani, Hakim Konstitusi.
Percepatan pembangunan infrastruktur yudikatif diharapkan memperkuat kesiapan administrasi dan layanan peradilan menjelang relokasi pusat pemerintahan. Peningkatan akses melalui jalan sepanjang 7,8 kilometer juga diantisipasi memperlancar konektivitas antar kawasan pemerintahan di IKN.
