Jakarta, Maret.id — Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, menegaskan bahwa pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi harus diperketat. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran, serta untuk menghindari gangguan yang berkelanjutan di lapangan.
Pemerintah dan Pertamina Menjaga Cadangan Energi
Fadhil Hasan memastikan bahwa pasokan BBM subsidi saat ini masih tersedia. Ia menyatakan bahwa upaya pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga cadangan energi nasional tetap aman patut diapresiasi. “Distribusi di lapangan tetap membutuhkan pengawasan ketat agar pasokan tidak terlambat sampai ke masyarakat,” ucapnya saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.
Panjang Antrean Solar Subsidi dan Masalah Tata Kelola
Fadhil juga menyoroti permasalahan antrean panjang solar subsidi yang terjadi di sejumlah daerah. Ia berpendapat bahwa masalah ini lebih disebabkan oleh lemahnya tata kelola distribusi, ketimbang keterbatasan stok BBM nasional. “Kalau melihat stok dan cadangan yang disiapkan Pertamina, persoalannya kemungkinan lebih berada pada tata kelola distribusi di lapangan,” tegasnya.
Dampak Jangka Panjang terhadap Inflasi dan Kesejahteraan
Fenomena pergeseran konsumsi masyarakat juga menjadi sorotan Fadhil. Ia menjelaskan bahwa ketidakstabilan harga BBM nonsubsidi dapat mendorong masyarakat beralih ke BBM subsidi yang lebih murah. “Akibatnya, konsumsi BBM subsidi meningkat,” ujarnya, menambahkan bahwa antrean panjang solar subsidi berdampak langsung pada distribusi barang dan biaya logistik nasional.
Fadhil menjelaskan, dalam jangka panjang, dampak tersebut dapat memengaruhi inflasi daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Dampaknya terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi daerah tentu bisa terasa, terutama jika distribusi barang terganggu dan biaya operasional meningkat,” ungkapnya.
Fadhil kembali menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ia menekankan bahwa pengawasan ini harus menjadi prioritas pemerintah dan Pertamina. Ia juga berpendapat bahwa sistem pengawasan saat ini tidak cukup hanya mengandalkan identifikasi penerima subsidi. Verifikasi yang lebih kuat dan integrasi data antar lembaga juga dibutuhkan.
“Hal terpenting bukan hanya mengidentifikasi konsumen, tetapi memastikan penerima manfaat subsidi tepat sasaran. Data sosial ekonomi masyarakat perlu disinergikan dengan data Pertamina, pemerintah daerah, dan kementerian terkait supaya distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah konkrit untuk memperketat pengawasan distribusi, diharapkan masalah antrean panjang BBM subsidi dapat teratasi dan dampak negatif terhadap perekonomian dapat diminimalkan. Pemberlakuan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam distribusi BBM subsidi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan akses bagi masyarakat.
