Serikat Pekerja Bekasi Desak Pengusaha Tahan PHK, Cegah Lonjakan Pengangguran!
Jakarta, Maret.id — Konsensus Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta pengusaha untuk tidak gegabah mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lebih mengedepankan dialog bipartit maupun tripartit saat menghadapi tekanan ekonomi.
Dorongan untuk Menjaga Komunikasi Industrial
Sekretaris KC FSPMI Bekasi, Sarino, menanggapi pembatalan PHK terhadap 103 buruh PT Multistrada Arah Sarana melalui mediasi Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri sebagai sinyal positif di tengah ketidakpastian ekonomi. Ia menekankan bahwa penyelesaian melalui perundingan lebih efisien dan mengurangi risiko konflik sosial yang berdampak pada stabilitas produksi dan investasi industri di kawasan.
“Banyak pengusaha itu tidak melakukan langkah-langkah komunikasi, langsung main PHK saja dan melakukan segala cara,” ujarnya di Cikarang. Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran serikat pekerja terhadap praktik perusahaan yang langsung melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa dialog intensif.
Tekanan Ekonomi Global terhadap Sektor Manufaktur
Sarino mengungkapkan bahwa gejolak ekonomi global membayangi dunia manufaktur di kawasan industri Kabupaten Bekasi dan memengaruhi keputusan strategis perusahaan. Ia menyoroti faktor eksternal seperti kenaikan nilai dolar dan ketidakstabilan situasi geopolitik yang menambah beban biaya usaha bagi pelaku industri.
“Kita pasti was-was dengan kondisi sekarang yang tidak pasti, nilai dolar naik dan situasi geopolitik dunia juga belum stabil,” ujarnya, seraya mengingatkan konsekuensi langsung terhadap para pekerja apabila perusahaan tidak mampu bertahan. Pernyataan ini menggarisbawahi keterkaitan antara dinamika makroekonomi dengan manajemen risiko perusahaan dan hubungan industrial.
Alternatif Penghematan Biaya tanpa PHK Massal
KC FSPMI Bekasi mendorong perusahaan untuk mencari solusi alternatif dalam menekan biaya operasional, salah satunya melalui mekanisme efisiensi yang dinegosiasikan bersama serikat pekerja. Sarino menekankan bahwa beragam opsi kebijakan internal sebaiknya dikaji sebelum mengambil langkah pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Ia mencontohkan opsi seperti penyesuaian sistem pembayaran upah, kebijakan efisiensi operasional, hingga program pengunduran diri sukarela bagi pekerja yang memang bersedia keluar. “Terkadang di dalam perusahaan itu ada juga yang memang sudah siap keluar. Yang seperti itu kan bisa jadi pertimbangan. Kalau yang belum siap ya jangan dipaksakan,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya komunikasi dalam mencari solusi adil bagi kedua belah pihak.
Kasus PT Multistrada Arah Sarana: Proses dan Dampak
Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri berhasil meredakan polemik terkait rencana PHK PT Multistrada Arah Sarana di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, setelah mediasi yang berlangsung pada Selasa (19/5) malam. Dalam proses mediasi tersebut, perusahaan produsen ban berlabel Michelin tersebut sepakat membatalkan PHK terhadap 103 pekerja yang sebelumnya menolak kebijakan perusahaan.
Kasus bermula saat perusahaan melakukan restrukturisasi pada lini logistik dengan mengalihkan operasional kepada pihak ketiga, kebijakan yang berujung pada rencana PHK terhadap 130 pekerja per 1 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 pekerja menerima pesangon sementara 103 lainnya menolak, yang kemudian memicu ancaman aksi demonstrasi besar-besaran dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri, Moh Irhamni, melalui keterangan resmi menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan telah mencapai kesepakatan dan pihak perusahaan mencabut surat PHK terhadap 103 orang buruh tersebut. Pernyataan resmi ini menegaskan peran mediasi aparat penegak hukum dalam meredam potensi konflik industrial yang berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi lokal.
Perkembangan kasus ini menjadi indikator bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pemerintah, penegak hukum, perusahaan, dan serikat pekerja dapat menghasilkan solusi yang menjaga hak pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha. Para pelaku industri di kawasan diharapkan mengambil pelajaran agar komunikasi dan perencanaan restrukturisasi dilakukan secara komprehensif untuk meminimalisir risiko sosial dan operasional.
