Jakarta, Maret.id — Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah tetap berjalan dan ditargetkan selesai sesuai jadwal agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Pernyataan itu disampaikan sejalan dengan upaya menjaga momentum program strategis pemerintah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Target Waktu dan Capaian Fisik
Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan target penyelesaian pada 20 Juni 2026 untuk 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II di seluruh Indonesia. Hingga 20 Mei 2026, rata‑rata progres fisik pembangunan telah mencapai 59 persen, angka yang menjadi fokus percepatan agar target dapat tercapai.
Kementerian menegaskan bahwa percepatan pekerjaan tetap disertai pengawasan mutu konstruksi. Pendekatan ini penting mengingat tujuan program tidak hanya menyelesaikan bangunan, tetapi juga memastikan kualitas yang memenuhi standar teknis.
Organisasi Percepatan dan Intervensi Lapangan
Untuk mempercepat realisasi proyek, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, dan pihak terkait lainnya. Satuan tugas tersebut juga mengerahkan tenaga teknis tambahan dari pusat ke sejumlah lokasi sebagai penguatan pengawasan dan percepatan pekerjaan konstruksi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan kunjungan langsung ke berbagai lokasi pembangunan untuk memantau progres dan memberikan solusi atas kendala teknis di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, interaksi langsung dengan tim proyek diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan teknis dan logistik.
Penerapan Metode dan Dukungan Lintas Sektor
Pendekatan penanganan difokuskan pada penyesuaian metode pelaksanaan sesuai karakteristik tiap lokasi, karena proyek dikerjakan serentak di wilayah dengan beragam tantangan teknis. Kementerian menyatakan penanganan seragam tidak efektif sehingga diperlukan solusi lokasional yang spesifik.
Pada beberapa lokasi yang menghadapi keterbatasan tenaga dan akses, Kementerian membuka opsi dukungan lintas sektor, termasuk kemungkinan melibatkan Zeni TNI AD untuk membantu percepatan pekerjaan konstruksi. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi hambatan mobilisasi material dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Kementerian juga menyuntikkan personel teknis dari Jakarta ke titik‑titik kritis agar fokus menangani persoalan di lapangan dan memastikan progres berjalan. Penguatan personel bertujuan memperkecil risiko keterlambatan dan menjaga konsistensi mutu pelaksanaan.
Standar Mutu dan Perencanaan Kawasan
Pembangunan Sekolah Rakyat tetap mengedepankan standar mutu konstruksi mulai dari pemilihan material, metode pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan di lapangan. Kualitas bangunan menjadi aspek sentral karena fasilitas ini dirancang sebagai pusat pendidikan jangka panjang yang harus aman dan layak pakai.
Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah, dengan perencanaan kawasan sebagai pusat pendidikan terpadu jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap kawasan dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta fasilitas penunjang lainnya.
Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan dengan jangka waktu manfaat yang panjang. Dengan orientasi tersebut, upaya memastikan penyelesaian tepat waktu dan menjaga mutu konstruksi menjadi prioritas kebijakan pelaksanaan program.
