Jakarta, Maret.id — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan kewajiban penggunaan bensin bercampur etanol 5% (E5) mulai Juli 2026 untuk sejumlah lokasi terpilih.
Kebijakan Mandatori E5
Kementerian ESDM menyampaikan pengumuman tersebut pada Kamis (21/5/2026) sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan transisi energi bahan bakar cair. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan, “Pada Juli, kami juga akan mewajibkan 5 persen bioetanol (E5), tetapi hanya di beberapa lokasi saja.”
Pelaksanaan awal mandatori E5 akan diberlakukan di titik-titik yang telah ditentukan untuk memastikan kesiapan pasar dan distribusi. Lokasi yang disebut meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.
Sumber Pasokan dan Kebijakan Lokal
Kementerian menjelaskan bahwa penerapan yang belum merata disebabkan keterbatasan pasokan bahan baku etanol di dalam negeri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa bahan baku untuk E5 harus berasal dari produksi domestik dan tidak diperkenankan impor sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam kajian awal, kementerian mengidentifikasi kapasitas produksi etanol fuel grade yang tersedia dari tiga perusahaan lokal. Total kapasitas produksi dari ketiga perusahaan tersebut berada pada angka 26 ribu kiloliter (KL).
Mekanisme Alokasi dan Regulasi
Rincian alokasi volume etanol untuk keperluan Bahan Bakar Minyak akan dirumuskan dalam regulasi baru berbentuk keputusan menteri (kepmen). Penerapan mandatori E5 direncanakan berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan mandatori biodiesel B50, sehingga membutuhkan sinkronisasi regulasi dan logistik.
Kementerian juga menunggu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kebijakan cukai yang relevan bagi bahan bakar bercampur bioetanol. Kepastian regulasi fiskal dinilai krusial untuk menentukan harga keekonomian dan daya saing produk bahan bakar E5 di pasar domestik.
Pelaksanaan di Lapangan
PT Pertamina (Persero) dilaporkan telah melakukan uji coba pasar untuk E5 dan telah menyiapkan infrastruktur distribusi. Hingga saat ini Pertamina telah membangun 179 lokasi distribusi E5 dan berencana menambah 30 lokasi lagi untuk memperluas jangkauan pasar.
Selain aspek fiskal dan distribusi, kementerian juga menantikan kepastian mengenai jenis perizinan yang akan diterapkan, antara Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN), karena hal ini berdampak langsung pada pelaku usaha yang memasok etanol. Kejelasan perizinan menjadi unsur penting bagi investor dan industri hilir terkait proses produksi, pengolahan, dan pemasaran etanol fuel grade.
Dampak Ekonomi dan Industri
Penerapan mandatori E5 berpotensi mendorong pengembangan rantai nilai bahan baku etanol dalam negeri, termasuk sektor pertanian yang memasok feedstock seperti tebu, singkong, atau bahan baku lain yang sesuai. Peningkatan permintaan etanol dapat membuka peluang investasi pada fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan transportasi yang mendukung sistem distribusi bahan bakar bercampur.
Secara makro, kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil sekaligus menciptakan efek multiplikator untuk penyerapan tenaga kerja di sektor primer dan manufaktur. Namun, keberhasilan implementasi akan bergantung pada sinkronisasi regulasi, kesiapan industri, dan ketersediaan feedstock yang memadai.
Kementerian ESDM bersama pelaku usaha dan BUMN energi akan terus memantau kesiapan teknis dan ekonomi pelaksanaan mandatori E5 menjelang Juli 2026. Proses pengesahan kepmen dan revisi PMK diharapkan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan infrastruktur, rantai pasok, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan.
