Jakarta, Maret.id — Indonesia mengadopsi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai bagian integral dari kekuatan pertahanan negara. Konsep ini bertujuan untuk menjadikan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari upaya perlindungan dan keamanan.
Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menegaskan bahwa doktrin ini lahir dari pengalaman perjuangan dalam perang kemerdekaan. “Ketika itu, TNI tidak berjuang sendirian, melainkan bersatu padu dengan rakyat,” ujarnya. Saat ini, sebelum terbentuknya Batalyon Infanteri Terpadu (Yonif TP), total jumlah personel TNI tercatat sekitar 500 ribu, sedangkan populasi Indonesia mencapai 285 juta jiwa.
Rasio Pertahanan yang Memprihatinkan
Rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah personel militer hanya sekitar 0,175 persen dari total populasi. Ginting berpendapat bahwa, mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, rasio ini sangat tidak memadai. “Dari perspektif pertahanan keamanan negara, angka ini bisa dianggap tidak masuk akal,” tegasnya. Keberadaan Yonif TP diharapkan mampu menghidupkan kembali konsep pertahanan yang terintegrasi dalam bentuk yang lebih modern dan adaptif.
Batalyon ini tidak hanya disiapkan untuk menghadapi perang konvensional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan wilayah, penguatan ketahanan pangan, penanggulangan bencana, stabilisasi daerah rawan konflik, dan pengamanan wilayah strategis nasional. Struktur Yonif TP terdiri dari beberapa kompi, termasuk senapan infanteri, zeni, medis, pertanian, peternakan, dan perikanan.
Tiga Sasaran Strategis TNI
Pembangunan Yonif TP mencakup tiga sasaran besar yang harus dicapai. Pertama, memperkuat kontrol teritorial. Mengingat Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau dan banyak wilayah yang minim kehadiran negara, ruang kosong ini dapat menjadi ancaman yang serius. Wilayah tanpa pengawasan berpotensi menjadi tempat masuknya separatisme, terorisme, dan konflik sosial. Melalui Yonif TP, TNI ingin memiliki “mata dan telinga” yang lebih efektif di daerah-daerah tersebut.
Kedua, membangun kesiapan menghadapi perang non-konvensional. Ginting mencatat bahwa ancaman masa depan tidak selalu berbentuk invasi militer. Ancaman dapat muncul melalui sabotase ekonomi, krisis pangan, atau konflik identitas. TNI berkomitmen untuk menciptakan struktur yang tidak hanya mampu bertempur, tetapi juga bertahan dalam situasi krisis yang berkepanjangan.
Menciptakan Deterensi Geopolitik
Ketiga, menciptakan efek deterensi geopolitik di kawasan. Dalam geopolitik modern, jumlah dan penyebaran pasukan menyampaikan pesan politik yang signifikan. Langkah Indonesia dalam memperluas infrastruktur militer hingga ke daerah menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Langkah ini menjadi semakin penting di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, TNI menargetkan pembangunan 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia hingga tahun 2029. Program ini merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF), yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Tujuannya adalah untuk membangun postur pertahanan nasional yang modern dan adaptif.
