Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa regulasi baru yang disusun memuat 17 pokok pengaturan yang bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan nasional. Hal ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas langkah-langkah proaktif yang diambil pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menjelaskan bahwa ke-17 tema tersebut merupakan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Menurutnya, sektor keuangan yang berdaya saing internasional harus stabil dan memiliki tata kelola yang baik agar dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara.
Pentingnya Terobosan di Sektor Keuangan
Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai terobosan, termasuk reformasi di sektor keuangan. Ia menyoroti pentingnya keberadaan sektor keuangan yang sehat sebagai jaringan saraf yang mengalirkan pembiayaan ke sektor produktif.
“Reformasi yang dilakukan harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan, serta pendalaman pasar dan peningkatan inklusi keuangan,” kata Purbaya. Ia menegaskan pula bahwa langkah-langkah ini akan mempercepat realisasi cita-cita pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Rincian 17 Pokok Pengaturan RUU P2SK
Purbaya kemudian memaparkan 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU P2SK yang telah disetujui menjadi UU. Beberapa di antaranya mencakup kelembagaan institusi seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
Lebih lanjut, pengaturan ini juga mencakup evaluasi kinerja lembaga-lembaga tersebut oleh DPR, cakupan perluasan usaha perbankan serta perbankan syariah, hingga demutualisasi bursa efek di pasar modal. Selain itu, pengaturan mengenai aset kripto dan mekanisme pencegahan pinjaman daring serta perjudian daring juga menjadi perhatian besar dalam regulasi baru ini.
Fokus pada Inklusi Keuangan dan Resolusi Masalah
Purbaya menambahkan bahwa penting untuk melakukan penanganan piutang macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyelidikan di sektor jasa keuangan. “Ini selaras dengan komitmen kita untuk melakukan keadilan restoratif dalam sektor keuangan,” ungkapnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi sambil menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. “Kami mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang kian inklusif,” tutup Purbaya.
