ICW Tegaskan Bahaya Intervensi dalam Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Penyidikan Publik!
Jakarta, Maret.id — Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayoga, mengungkapkan pandangannya mengenai kasus yang melibatkan pejabat tinggi dalam program strategis dengan anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Ia menekankan bahwa situasi ini sangat rentan terhadap berbagai kepentingan yang dapat memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung.
Egi menyatakan, “Dalam setiap proses penegakan hukum, kekhawatiran mengenai intervensi tentu saja selalu ada. Namun dalam kasus yang melibatkan petinggi program yang menyerap dana publik sebesar itu, kekhawatiran tersebut semakin meningkat.” Hal ini disampaikan Egi dalam wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun televisi terkemuka.
Transparansi dan Independensi Penegakan Hukum
Egi secara tegas menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan agar proses penyidikan dilakukan secara objektif. Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan kepastian mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran tersebut. Menurutnya, independensi aparat penegak hukum sangatlah penting.
ICW juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses hukum. “Keterbukaan informasi menjadi salah satu cara efektif untuk meminimalkan potensi intervensi,” tuturnya. Ia menambahkan, “Yang terpenting adalah prosesnya berjalan secara transparan dan setiap perkembangannya disampaikan kepada publik.”
Penyidikan yang Komprehensif
Egi mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak membatasi penyidikan hanya pada dugaan penyimpangan yang saat ini telah terungkap. Dalam pandangannya, masih ada kemungkinan praktik-praktik lain yang perlu ditelusuri lebih jauh. “Dugaan penyimpangan dalam program ini tidak hanya terbatas pada yang saat ini dibicarakan atau yang telah disampaikan oleh Kejaksaan,” tegasnya.
Harapannya adalah agar momentum pengusutan kasus ini tidak hanya berakhir pada penetapan tersangka. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk menggunakan momen ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi tata kelola program yang selama ini berjalan.
Reformasi untuk Masa Depan
Bagi ICW, keberhasilan dalam pengungkapan kasus ini tidak diukur semata-mata dari siapa yang diproses secara hukum. “Keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana negara mampu memperbaiki sistem agar program MBG tidak kembali menjadi lahan penyimpangan anggaran di masa depan,” ujar Egi.
Kesadaran terhadap potensi penyimpangan di masa depan harus diprioritaskan. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas disektor publik menjadi kunci penting dalam meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan lebih lanjut. Egi menegaskan, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan perbaikan dan memastikan bahwa ke depannya, dana rakyat digunakan dengan semestinya dan tidak disalahgunakan.
